Pengacara: Partai Demokrat Beriktikad Baik Hadapi Gerombolan KLB Moeldoko

Mehbob, pengacara Partai Demokrat.
Mehbob, pengacara Partai Demokrat.

Partai Demokrat menjunjung iktikad baik dalam proses gugatan hukum terhadap gerombolan KLB ilegal, yang secara semena-mena menggunakan atribut partai, mengaku-aku sebagai pengurus, dan menyelenggarakan kegiatan atas nama Partai Demokrat tanpa legal standing.


"Kami menggugat atas nama Partai Demokrat, dalam hal ini diwakili Sekjen Teuku Riefky Harsya yang hadir dalam proses mediasi. Ketum AHY secara khusus menugaskan Sekjen untuk hadir, guna menunjukkan iktikad baik dan penghormatan kami terhadap pengadilan," kata kuasa hukum Partai Demokrat, Mehbob, dalam sidang gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) terhadap KSP Moeldoko dan pihak penyelenggara KLB ilegal, seperti dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu, 10 Juli 2021.

Mehbob mengatakan bantahan yang diajukan kuasa hukum kubu Moeldoko, Rusdiansyah, yang selalu mempersoalkan ketidakhadiran Ketum AHY dalam proses mediasi, adalah pernyataan mengada-ada. 

Ini mencerminkan pemahaman yang sempit terhadap Perma tentang mediasi. Ini alasan yang selalu diulang-ulang sejak awal proses mediasi. ugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan, kata Mehbob, tidak berkaitan dengan masalah internal partai.

Mehbob mengatakan gerombolan KLB Demokrat kerap mengklaim sesuatu yang tidak memiliki dasar hukum. Hal itu, kata dia, melawan hukum.

Dia mengatakan Moeldoko juga terus saja menggunakan atribut Partai Demokrat, mengaku-aku sebagai pengurus padahal mereka tidak memiliki dasar menyelenggarakan kegiatan politik atas nama Partai Demokrat. 

“Ini perbuatan melawan hukum yang kami gugat," kata Mehbob. “Faktanya kami telah memberikan proposal perdamaian terhadap mereka dan mereka menanggapi dengan apa yang kita syaratkan. Jadi terbukti dan tidak terbantahkan kebenarannya dalam proses mediasi yang kami hadiri." 

Sebagai sesama pengacara, Mehbob menyarankan kepada Rudiansyah, kuasa hukum, tergugat KSP Moeldoko dan kawan-kawannya, untuk tidak menjungkirbalikkan hukum sesuai seleranya. 

“Sebagai penasehat hukum, Rusdiansyah pertama-tama harus taat hukum dulu, baru pantas memberi nasihat hukum," kata Mehbob.