Mukhlis Mukhtar, pengacara Yalsa Boutique, meminta kepolisian melibatkan akuntan publik untuk menghitung jumlah uang yang dikelola kliennya selama beroperasi. Proses penegakan hukum juga semakin sulit karena melibatkan kelompok strategis elit di Aceh.
- MA Batalkan Vonis Bebas Siti Hilmi Amirulloh, Owner Yalsa Boutique
- Ajukan Kasasi untuk Kasus Yalsa Boutique, Kejati Aceh: Kita Tunggu Putusan MA
- Pemilik Yalsa Boutique Dibebaskan, Jaksa Ajukan Kasasi
Baca Juga
Tanpa keterlibatan akuntan publik, Mukhlis meyakini kepolisian akan kesulitan untuk menghitung jumlah uang yang dikelola Yalsa. Sejak awal kasus ini mencuat, kepolisian masih berkutat menghitung uang dan tetap tidak mendapatkan hasil yang sesuai.
“Tracking (dana) terlalu besar. Kepolisian tidak akan mampu. Harus melibatkan auditor. Bisa BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan). Tapi kami menyarankan akuntan publik, agar fair,” kata Mukhlis di Banda Aceh, Kamis, 25 Maret 2021.
Mukhlis mengatakan kasus yang membelit Yalsa Boutique tidak sesederhana yang dituduhkan. Di dalamnya, kata Mukhlis, terdapat sejumlah dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh reseller.
"Banyak dari reseller yang menghimpun dana dari member namun tidak disetorkan kepada manajemen Yalsa Boutique untuk diinvestasikan," kata Mukhlis.
Dana inilah yang kemudian diklaim sebagai kerugian member yang dilakukan oleh manajemen Yalsa Boutique. Padahal, kata Mukhlis, uang itu dikelola secara mandiri oleh para reseller di tempat lain. Sehingga tidak mengherankan jika proses penelusuran uang member ini sulit karena jumlah uang masuk tidak sesuai dengan uang yang keluar.
Mukhlis juga menekankan pentingnya upaya pengembalian uang klien dengan tidak mengabaikan proses hukum. Hal ini tidak akan terjadi tanpa restorative justice seperti yang didengungkan oleh Kepolisian RI di bawah kepemimpinan Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.
Apalagi, kata Mukhlis, kliennya berniat untuk mengembalikan uang member yang mereka kelola. Dan hal itu tidak bisa dilakukan jika kliennya tetap ditahan.
Mukhlis juga mengatakan banyak kelompok strategis elit di Aceh yang terlibat dalam bisnis Yalsa Boutique. mulai dari pegawai negeri sipil, aparatur kepolisian, dan aparatur militer. Mukhlis juga mendapati nama anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI asal Aceh. Tapi jumlah member yang tidak sebesar yang diklaim sejumlah pihak.
Menurut Mukhlis, kasus ini mencuat setelah manajemen Yalsa memutuskan untuk mengurangi keuntungan kepada member dari 50 persen menjadi 30 persen, pada akhir Februari 2021. Manajemen juga menghilangkan bonus besar yang dinikmati sejumlah reseller karena dugaan kecurangan yang dilakukan sejumlah reseller.
“Karena itu, harus ada audit khusus yang dilakukan oleh akuntan publik untuk melacak uang yang beredar. Sehingga proses penghitungan yang berlangsung di kepolisian saat ini tidak tersendat,” kata Mukhlis. 
- 38.211 Orang Keluar-Masuk Sabang Selama Libur Lebaran
- BPOM Aceh Temukan Mie Goreng Mengandung Boraks
- Yayasan Kemala Bhayangkari Aceh Salurkan Paket Ramadan
