Pengamat sosial dan politik Universitas Abulyatama, Usman Lamreueng, mengkritik cara pemerintah memperlakukan angkatan kerja di Aceh. Menurut dia, pemerintah seharusnya tidak sekadar menuntut angkatan kerja meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan menguasai teknologi.
- Pemerintah Aceh Diminta Berhemat dan Alokasikan Anggaran Lebih Besar untuk Entaskan Kemiskinan
- Sempat Jadi Harapan, Kini Partai Aceh dan Eks Kombatan GAM Kehilangan Pesona
- Pengamat Sebut Dua Lembaga Paling Berpengaruh dalam Pembangunan Aceh Modern
Baca Juga
“Di saat yang sama, Pemerintah Aceh dan pemerintah di seluruh kabupaten dan kota harus juga membuka lapangan kerja. Angkatan kerja di Aceh butuh pekerjaan, bukan khutbah,” kata Usman Lamreung kepada Kantor Berita RMOLAceh, Rabu, 5 Januari 2022.
Usman mengatakan seluruh kemampuan dan keterampilan angkatan kerja di Aceh tidak bakal memberikan manfaat jika tak tersedia lapangan kerja. Seharusnya, kata Usman Lamreung, Nova Iriansyah dan seluruh kepala daerah yang akan segera berakhir masa jabatannya melakukan ini sejak mereka berkuasa.
Usman Lamreng juga pernyataan Nova Iriansyah yang menyebut angkatan kerja memiliki banyak alternatif pekerjaan. Sementara tak satu pun sektor usaha produktif lahir di Aceh dari program Aceh Hebat.
Pemberhentian 10 ribu orang tenaga kontrak di Pemerintah Aceh pada 2023, kata Usman Lamreung, juga berpotensi memperparah krisis lapangan kerja di Aceh. Pemerintah Aceh beralasan mereka tidak mungkin diperpanjangan karena dana otonomi khusus untuk Aceh berkurang. 
- Reza Saputra Dilantik jadi Kepala BPKA
- Pemerintah Aceh Pastikan akan Tetap Gelar Pawai Takbir Keliling Idul Fitri 1445 H
- Pj Gubernur Minta BPBD Se Aceh Aktifkan Posko Siaga Bencana Saat Libur Lebaran
