Pergeseran Masa Tanam Petani Aceh Besar Demi PON Wajib Dikaji Ulang

Koordinator MaTA, Alfian. Foto: Razi/RMOLAceh.
Koordinator MaTA, Alfian. Foto: Razi/RMOLAceh.

Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mendesak Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON) XXI Aceh-Sumut wilayah Aceh mengkaji ulang kebijakan pergeseran masa tanam petani Aceh Besar. Sebab, hal ini bakal berdampak pada ekonomi masyarakat.


Koordinator MaTA Alfian, menuturkan bahwa PB PON 2024 wilayah Aceh tidak bisa serta merta memutuskan sebuah kebijakan tanpa melibatkan petani di kawasan setempat.

“Kebijakan ini akan menjadi potensi gejolak sosial di masyarakat,” ujar Alfian, kepada Kantor Berita RMOLAceh, Selasa, 2 April 2024.

Sebelumnya, PB PON XXI Aceh-Sumut 2024 wilayah Aceh meminta masa tanam padi di daerah setempat digeser. Permintaan itu terkait penyelenggaraan salah satu cabang olahraga (Cabor) dayung yang akan digelar di Waduk Keliling Indrapuri.

Dimana hal itu tercantum dalam surat PB PON XXI Tahun 2024 Aceh-Sumut wilayah Aceh, Nomor 43/PB-PON-XXI/ACEH/XI/2023 tertanggal 27 November 2023. Surat tersebut ditujukan kepada Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar.

Menurut Alfian, kebijakan tersebut dipastikan akan mendapat penolakan dari para petani di Aceh Besar. Disisi lain, juga berakibat pada menurunnya perekonomian masyarakat di wilayah itu.

“Pj Bustami harus mengambil kebijakan yang substansial dalam hal ini. Tentunya banyak pihak tidak sepakat. Apalagi petani di tiga kecamatan ini pastinya akan melakukan mobilisasi untuk melakukan penolakan,” jelasnya.

Menurut dia, dalam dokumen evaluasi Mendagri, sekitar Rp 550 miliar uang dari APBA akan digunakan untuk penyelenggaraan ajang olahraga nasional empat tahunan itu.

“Ini jumlahnya sangat besar. Apalagi Aceh secara fiskal tidak sehat, inflasi dan lain-lain,” tutur Alfian.

Seharusnya, kata dia, sebagai hajat pemerintah pusat PON XXI 2024 wajib mendapat kontribusi penuh dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

“Venue (lokasi) PON juga dilaksanakan di Aceh Besar, Aceh Tengah, Pidie, Aceh Barat, dan apakah PON juga menggerogoti APBK? Itu harus dicek,” sebutnya.

Alfian mengajak semua pihak tidak hanya melihat PON dari sisi pengembangan ekonomi saja, melainkan juga harus menganalisis mudharatnya dalam jangka panjang.

“PON Aceh harus dapat memprediksi berapa keuntungan untuk rakyat Aceh,” pungkasnya.