Peringati Hari Adhyaksa, Kajati Aceh Paparkan Sejumlah Pencapaian

Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Muhammad Yusuf (kiri) menyampaikan sejumlah pencapaian kerja lembaganya. Foto: AJNN/Tommy.
Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Muhammad Yusuf (kiri) menyampaikan sejumlah pencapaian kerja lembaganya. Foto: AJNN/Tommy.

Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Muhammad Yusuf menyampaikan pencapaian kinerja jajarannya periode Januari hingga Juni 2021. Hal ini disampaikan dalam peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke 61. 


Yusuf mengatakan pada bidang tindak pidana korupsi, terdapat dua perkara yang ditingkatkan ke tahap penyidikan. Sementara 21 perkara telah tahap penuntut baik kasus yang ditangani kejaksaan maupun pihak kepolisian. 

"Untuk eksekusi ada 9 terpidana dari 9 perkara," kata Muhammad Yusuf, kemarin. 

Sementara operasi intelijen, kata Yusuf, pihaknya mengeluarkan 15 surat perintah dan tiga perkara telah dilimpahkan ke bidang tindak pidana khusus. Satu perkara di tahap penyelidikan dan dua perkara sudah penyidikan. 

Sedangkan di bidang tindak pidana umum perkara narkoba, kata Yusuf, surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) sebanyak 1.147 kasus dan berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 sebanyak 939 kasus. 954 kasus masuk ke tahap dua. 

Kemudian tindak pidana terhadap Keamanan Negara Ketertiban Umum (Kamnegtibum) dan Tindak Pidana Umum Lainnya (TPUL) Surat Perintah Dimulainya Penyidikan sebanyak 541 kasus dan P21 sebanyak 407 kasus. 

"Ada 353 kasus yang sudah masuk tahap dua," kata Yusuf. 

Untuk perkara Qanun Aceh yang ditanggani Kejati Aceh dan Kejari se Aceh masuk tahap dua ada 105 kasus. Sedangkan SPDP sebanyak 127 kasus dan P21 sebanyak 108 kasus. 

Sedangkan realisasi anggaran Kejati Aceh per 21 Juli 2021 mencapai 62,56 persen atau Rp 28,3 miliar lebih dari pagu Rp45,2 miliar lebih. 

Asisten Pengawasan, Zaidar Rasepta, menyebutkan selama enam bulan terdapat 19 kasus pegawai kejaksaan yang ditanggani. Sedangkan penyelesaian laporan pengaduan masyarakat sebanyak 11 kasus dan 8 kasus masih dalam proses. 

Penjatuhan hukuman disiplin pegawai negeri sipil sebanyak dua kasus. Satu orang di antaranya diberhentikan sementara sebagai pegawai negeri sipil dengan keputusan Jaksa Agung pada awal tahun 2021. 

“Sedangkan satu orang lagi dijatuhi hukuman disiplin ringan, berupa teguran tertulis," kata Zaidar.