Penyebaran virus Covid-19 yang semakin mengganas merupakan akibat dari ketidakpahaman Presiden Joko Widodo atas esensi Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro dan lockdown atau karantina wilayah.
- Gelombang Baru Covid-19 Mengancam Ekonomi 2023, Indonesia Jangan Terlambat Bersikap
- Jokowi Sebut Pencabutan PPKM Bukan untuk Gagah-gagahan
- PPKM Dicabut, Pemerintah Diminta Hapus Kebijakan Vaksinasi Covid-19
Baca Juga
Penilaian itu disampaikan analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menanggapi pernyataan Presiden Jokowi beberapa hari lalu yang mengatakan bahwa PPKM Mikro dan lockdown memiliki esensi yang sama, yaitu membatasi kegiatan masyarakat.
"Pernyataan Jokowi tersebut jelas keliru besar sebab esensinya berbeda," ujar Ubedilah seperti dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL, Ahad, 27 Juni 2021.
Ubedilah mengatakan PPKM Mikro masih membolehkan masyarakat bepergian melakukan mobilitas tetapi dibatasi. Karenanya, masih memungkinkan penularan Covid-19 masih akan terjadi.
Sedangkan lockdown atau karantina wilayah kata Ubedilah, totalitas masyarakat suatu wilayah tidak boleh melakukan mobilitas dalam jangka waktu tertentu, misalnya selama dua minggu demi memutus mata rantai penularan.
"Jadi jelas esensinya berbeda. Pernyataan Jokowi ini berbahaya. Dan itulah yang selama ini dilakukannya sejak Maret 2020 hingga saat ini, karenanya jangan heran penyebaran Covid-19 masih terus terjadi," kata Ubedilah.
Bahkan, kata kata Ubedilah, Covid-19 kini mengalami situasi yang semakin buruk dengan angka yang terkena Covid lebih dari dua juta, yang meninggal dunia lebih dari 55 ribu dan kasus harian terbesar terjadi dalam beberapa hari ini lebih dari 20 ribu per hari.
"Dengan positifity rate lebih dari 30 persen melebihi standar WHO yang 5 persen," kata Ubedilah.
Sebelumnya, epidemiolog Universitas Indonesia, Pandu Riono, menyebutkan alih-alih membentuk herd immunity, Indonesia malah mencapai hal yang disebutnya herd stupidity.
Pernyataan ini disampaikan mengacu pada sikap masyarakat dan pemerintah yang mengabaikan sejumlah larangan yang memicu pada lonjakan angka penyebaran Covid-19 usai lebaran. 
- Gelombang Baru Covid-19 Mengancam Ekonomi 2023, Indonesia Jangan Terlambat Bersikap
- Jokowi Sebut Pencabutan PPKM Bukan untuk Gagah-gagahan
- PPKM Dicabut, Pemerintah Diminta Hapus Kebijakan Vaksinasi Covid-19
