Ketua Umum Partai Islam Aceh (PIA), Bustami Usman, mengatakan partai politik yang dipimpinnya merupakan buah dari Perjanjian Damai Helsinki. Partai ini merupakan pengejawantahan Partai Aceh Aman Sejahtera (PAAS).
- Sah, Ahmad Muzani Kukuhkan Pengurus Baru Gerindra Aceh
- Bukan Cawapres, Golkar Ingin Ridwan Kamil Jadi Gubernur DKI atau Jawa Barat
- KIP Aceh Temukan Data Banyak Anggota Parlok Tak Memenuhi Syarat
Baca Juga
“Kami coba bangun partai Islam, beranjak dari banyaknya hal-hal yang bertentangan dengan Islam. Hadirnya partai ini dapat menjawab persoalan tersebut,” kata Bustami Usman kepada Kantor Berita RMOLAceh, Selasa, 9 Februari 2021. “Partai ini merupakan jihad. Banyak tantangan saat ini yang harus diselesaikan.”
Bustami menegaskan PIA tidak sekadar hadir untuk mengejar kekuaaan. Syukur jika mendapat kekuasaan di parlemen. Yang paling penting, kata dia, adalah untuk menerapkan syariat Islam secara kaffah.
Menurut Bustami, dengan adanya politik menjadi sarana berjuang untuk agama. Kini, kata dia, Aceh mempunyai ruang dan waktu untuk itu. Dalam memperjuangkan syariat Islam secara kaffah, kata Bustami, butuh partai untuk mengambil kekuasaan.
Menurut Bustami, partai lokal lain, yang diperjuangkan oleh ulama, minim kekuasaan di kursi parlemen. Oleh karena itu, sulit menerapkan visi dan misi partai.
“Jika di luar pemerintahan, gerak juga akan terbatas,” kata Bustami. PIA, kata Bustami, akan mendorong pengembangan pendidikan Islam, ekonomi Islam, hukum Islam.
Para pengurus PIA, kata Bustami, terdiri dari ulama dayah dan kalangan perguruan tinggi. Dalam kontes politik, mereka akan menargetkan suara dari milenial atau anak-anak muda. Sementara itu, dalam kepengurusan, saat ini telah berdiri PIA di 50 persen daerah di Aceh.
Pada 2017, kata Bustami, PIA hampir masuk kontes politik. Namun rencana itu terganjal karena partai belum diverifikasi oleh KIP Aceh. Kali ini, kata Bustami, kepengurusan PIA lebih siap dalam menjalani verifikasi faktual.
Bustami menargetkan PIA mendapat satu wakil dari masing-masing daerah pemilihan pada Pemilu 2024di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. “Suara kaum milenial sangat potensial untuk digarap. Kami mempunyai pengalaman untuk melakukannya,” kata Bustami. 
- DPRA Minta Proyek Irigasi Lhok Guci Aceh Barat Dilanjutkan
- DPRA Bentuk Pansus LKPJ Gubernur Aceh 2023 dan Sahkan Empat Raqan
- Bekas Anggota DPR Aceh Didakwa Korupsi Beasiswa Rp 3,5 Miliar
