Tokoh Partai Golkar, Iqbal Piyeung, menyebutkan kepemimpinan TM Nurlif terhadap Partai Golkar membahayakan. Pasalnya, kata Iqbal, dia sudah berani membohongi publik. Untuk itu, dewan pimpinan pusat partai segera mengevaluasi dan bertindak.
- Hendra Budian Mundur dari Partai Golkar
- Pengurus Golkar Aceh Dirombak, Ahmad Haeqal Asri Jabat Wakil Ketua
- Golkar Aceh Rayakan HUT ke-58 Dibalut dengan Zikir dan Santunan Anak Yatim
Baca Juga
“TM Nurlif itu tidak layak lagi dipertahankan sebagai Ketua Partai Golkar Aceh. Dia pemimpin yang tidak punya integritas, kapasitas moral nya kacau, dan karakter pribadinya membahayakan,” kata Iqbal, dalam keterangan tertulis, Sabtu, 9 Oktober 2021.
Iqbal Piyeung menjelaskan bukti kebohongan yang dilakukan Nurlif melalui Wakil Sekretaris Bidang Organiasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi (OKK) DPD I Partai Golkar Aceh, M. Taufik Almusawar, Kamis lalu.
Taufik Almusawar, kata Iqbal, menyebutkan jumlah kecamatan yang telah melaksanakan Musyawarah Kecamatan (Muscab) sebanyak 87,6 persen atau 252 kecamatan dari 289 kecamatan se-Aceh.
Bahkan, kata Iqbal, Nurlif pernah menyebutkan pelaksanaan Muscab seluruh Aceh sudah mencapai 90 persen lebih. “Apakah ini bukan pembohongan publik namanya? Sebab antara data yang diungkapkan Taufik dengan pernyataan Nurlif tidak sesuai, alias bertolak belakang,” kata Iqbal Piyeung.
Menurut Iqbal Piyeung, seorang pemimpin tidak cukup bermodal penampilan, punya uang dan handal beretorika semata. Tetapi, kata dia, integritas pribadi dan kapasitas moral itu merupakan modal dasar utama yang tidak boleh dikesampingkan. Hal itu wajib dimiliki dan dijaga oleh setiap pemimpin.
“Bila dua unsur itu dianggap enteng. Maka tunggulah kehancuran sebuah organisasi dan efeknya bisa seperti virus, menular kepada generasi selanjutnya,” kata Iqbal. “Apalagi memimpin sebuah partai, tidak boleh menyerupai gaya kepemimpinan gangster atau sebuah kartel”.
Menurut Iqbal, integritas dan moral itu sangat menentukan. Masyarakat tidakakan memilih pemimpin tidak menunjukan perbuatan dan tindakan berorganisasi yang didasari oleh integritas dan pijakan moral yang baik.
“Karena apapun program yang disampaikan dalam kampanye ketika pemilu, ataupun dalam kerja kerja politik partai, pasti rakyat tidak akan percaya. Pasti publik berpikir, dasar apa kita harus yakin dengan partai ini, pemimpin nya saja tidak jujur, gemar berbohong,” kata Iqbal.
Menurut Iqbal, apapun kinerja politik yang dibangun, imbasnya hanya akan menjadi cemoohan. Masyarakat tidak akan percaya. Demi menyelamatkan partai, kata dia, harus melakukan pembaharuan.
“Jalan satu satunya saya meminta kepada pimpinan tertinggi partai dan jajaran DPP Partai Golkar untuk segera memberhentikan TM Nurlif. Bahwa jangan gara-gara nila setitik hancur susu sebelanga,” kata Iqbal.
Di sisi lain, kata Iqbal, TM Nurlif juga memiliki konflik Ormas Pemuda Pancasila (PP), sebagai induk organisasi yang pernah membesarkan dan memperjuangkan karir politiknya belum juga mampu diselesaikan dengan baik dan menyeluruh.
“Saya mendapat info konflik dia (TM Nurlif-red) dengan Ormas PP saja belum berani dan belum terlihat itikad sungguh-sungguh diselesaikannya. Ini membuktikan dia tidak memiliki kapasitas pribadi, mental yang cukup dan kecakapan kepemimpinan yang baik dan mumpuni. Lalu, hal apalagi yang dapat kita harapkan lagi dari seorang TM Nurlif yang penuh ketidakjelasan sikap seperti ini,” kata Iqbal.
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi (OKK) Partai Golkar Aceh, M Taufik Almusawar, mengatakan persentase kecamatan yang menggelar musyawarah cabang, di seluruh Aceh, mencapai 87,6 persen. Jumlah ini setara dengan 252 dari 289 kecamatan di seluruh Aceh.
"Kalau tidak terganggu wabah Covid-19, September ini sudah mencapai angka 90 persen," kata Taufik.
Bahkan saat ini, kata Taufik, beberapa pengurus kecamatan membentuk kepengurusan Partai Golkar di tingkat gampong. Para pengurus Partai Golkar tingkat gampong akan diaudit lewat kartu tanda anggota dan verifikasi alamat dan nomor telepon. Audit ini akan digelar pada Desember tahun ini.
Partai Golkar, kata Taufik, juga menggeluarkan Juklak 02 Tahun 2020 tentang musyawarah partai, musyarawah kecamatan dan gampong, dan rapat-rapat. Artinya, kata dia, setiap kegiatan musyawarah harus berpedoman pada juklak tersebut.
Sebelumnya, Muntasir Hamid, politikus Partai Golkar, meragukan klaim Ketua Partai Golkar Aceh, TM Nurlif, yang menyebut 90 persen kepengurusan kecamatan di Aceh telah menggelar musyawarah kecamatan.
“Di Banda Aceh saja, dari sembilan kecamatan, baru Kecamatan Kutaraja dan Kuta Alam yang melaksanakan musyawarah kecamatan,” kata Muntasir dalam keterangan tertulis, kemarin.
Muntasir mengatakan pelaksanaan musyawarah kecamatan di Banda Aceh menjadi tolak ukur pelaksanaan kegiatan yang sama di seluruh Aceh. Muntasir tak yakin di daerah lain, yang relatif lebih jauh dari kantor DPD Partai Golkar Aceh, melaksanakan kegiatan yang sama dengan progres yang lebih baik.
Muntasir juga menilai DPD Partai Golkar Aceh, di bawah kepemimpinan TM Nurlif, tidak membawa kemajuan apa-apa. Bahkan dia menilai Partai Golkar Aceh berjalan tanpa arah.
Namun Taufik memastikan tudingan itu tidak benar. Di bawah kepemimpinan TM Nurlif, roda organisasi Partai Golkar Aceh berjalan dengan baik. Setiap hari, perintah DPP dilaksanakan dan diteruskan ke DPD tingkat II.
Taufik juga memastikan TM Nurlif selalu ada di Banda Aceh. Dia mengatakan tudingan yang menyebut TM Nurlif selalu di luar daerah tidak benar. “Kalau pun ada, paling cuma sebentar.”
Sementara itu, TM Nurlif menolak memberikan komentar terkait hal ini. Upaya RMOLAceh meminta konfirmasi kepada TM Nurlif lewat panggilan telepon dan pesan whatsapp tak dibalas.
- Golkar Usung TM Nurlif sebagai Cagub-Cawagub di Pilkada Aceh 2024
- Hendra Budian Mundur dari Partai Golkar
- Cak Imin Merapat ke Nasdem, Ketum Golkar: Biasa Aja
