Piutang RSUZA di USK Tak Dibayar dengan Uang

Universitas Syiah Kuala. Foto : net
Universitas Syiah Kuala. Foto : net

Mahoni, sebut saja begitu, tak mau tahu urusan tunggakan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala kepada Rumah Sakit Zainoel Abidin. Mahasiswa yang menjadi praktik sebagai co-assistance atau coas di RSU Zainoel Abidin ini hanya tahu bahwa setiap semester, dia harus mengeluarkan uang sebesar Rp 6 juta untuk biaya pendidikannya itu. 


“Tentang utang piutang itu, saya tidak paham,” kata Mahoni kepada Kantor Berita RMOLAceh, Kamis, 15 Juli 2021.

Ihwal utang ini diketahui dari Laporan Hasil Audit (LHP) Inspektorat Aceh. Di dalamnya dilaporkan total piutang dari praktik mahasiswa kedokteran USK di RSUZA mencapai Rp 13,9 miliar.

Kepala Inspektorat Aceh, Zulkifli, mengatakan temuan ini telah diserahkan kepada manajemen rumah sakit untuk ditindaklanjuti. "Yang menindaklanjuti itu pihak rumah sakit," ujar Zulkifli.

Zulkifli mengungkapkan pihaknya melakukan audit berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2013 tentang Tarif Jasa Layanan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin. Bab V pasal 8 ayat (3) perihal tarif layanan pendidikan, pelatihan dan penelitian serta pasal 31 ayat (1) perihal komponen tarif

Dasar lain adalah nota kesepahaman antara Pemerintah Aceh dan USK tentang kerja sama pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan sumber daya manusia. Kedua belah pihak juga menandatangani piagam kerja sama tentang penggunaan RSUZA sebagai rumah sakit pendidikan utama fakultas kedokteran USK.

Dekan Fakultas Kedokteran (FK) USK Profesor Maimun Syukri, menjelaskan USK melakukan perjanjian kerja sama sejak lama dengan RSUDZA. Dalam kerja sama itu, kedua belah pihak sama sekali tidak membicarakan uang pendidikan. Persoalan biaya pendidikan ini baru menjadi masalah setelah keluar Peraturan Gubernur Aceh No 57 Tahun 2013 tentang Tarif Jasa Pelayanan pada RSDUZA.

"Jadi terasa aneh, kenapa baru sekarang persoalan ini diangkat ke publik," kata Maimun.

Maimun menegaskan persoalan ini tuntas setelah kedua belah pihak menerbitkan Laporan Kajian Piutang dan Tarif Pendidikan Praktek Mahasiswa pada 2019. Laporan Kajian tersebut disusun secara bersama oleh tim yang diisi oleh pihak USK dan RSUDZA.

Dalam laporan kajian tersebut, kata Maimun, tercantum berkewajiban bagi USK untuk mengutip seluruh biaya pelayanan kesehatan dan pendidikan sesuai tarif yang ditentukan.

Namun, karena sejak dari awal kedua belah pihak tidak membahas biaya pendidikan, maka  terjadilah ketidaksesuaian prosedur biaya pendidikan sebesar Rp 3,1 miliar. Begitu pula besarnya biaya pendidikan dan praktik medis mahasiswa di fakultas kedokteran selama 2014 hingga 2017 senilai Rp 10,3 miliar.

Namun kedua belah pihak sepakat kewajiban membayar itu tidak berbentuk uang. USK akan mengonversi nilai itu dalam bentuk pemberian sarana, prasarana atau fasilitas penunjang kelancaran operasional di RSUDZA.

Hanya saja semua bantuan tersebut diberikan langsung melalui masing-masing bagian/staf medis fungsional (SMF) berupa honorarium, yang diberikan sesuai usulan masing-masing SMF tersebut.

"Karena bantuan ini diberikan secara langsung, maka itulah yang menyebabkan tidak terdata di bagian manajemen RSUDZA. Selain itu, semua fasilitas yang diberikan USK tidak terhitung sebagai aset RSUDZA," ujar Maimun.

Meskipun demikian, semua bantuan atau fasilitas yang telah USK berikan terdata dengan baik, dan rinciannya tertulis jelas dalam laporan kajian yang disusun secara bersama tersebut.

Bahkan berdasarkan laporan kajian ini, sebenarnya pihak RSUDZA punya kewajiban untuk membayar honorarium kepada mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) atas jasa mereka di rumah sakit tersebut.

"Tapi pihak RSUDZA tidak membayar kewajiban tersebut, jadi honor yang mereka dapat selama ini justru datangnya dari pusat," ucap Maimun.

Dalam salinan dokumen yang diterima Kantor Berita RMOLAceh, pada 22 Desember 2015, manajemen RSUZA mengirimkan surat tagihan kepada Dekan Fakultas Kedokteran USK. Ada tiga surat berbeda yang dikirimkan untuk menagih biaya pendidikan. Semua surat itu dibuat dengan perihal: Tagihan Biaya.

Kepala Humas USK, Chairil Munawir, mengatakan isu ini melebar karena banyak pihak yang hanya mengutip satu poin saja dalam Laporan Kajian Piutang dan Tarif Pendidikan Praktik Mahasiswa ini. Bahkan satu poin tersebut tidak kutip secara utuh.

"Saya kira hal semacam ini fatal sekali, sebab masyarakat bisa keliru memahami persoalan yang sebenarnya," ujar Chairil. Chairil mengatakan, bukan tidak mungkin isu ini dihembuskan untuk membenturkan USK dan RSUZA.

Bekas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin (RSUDZA), Azharuddin, mengatakan urusan piutang itu dalam tahap proses penyelesaian. Bahkan dia menolak istilah piutang karena hal ini hanya sebatas penamaan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak.

“Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin itu adalah rumah sakit utama dari Fakultas Kedokteran USK. Sehingga jangan pula dipahami bahwa USK berutang pada RSUZA,” kata Azharuddin.

Justru kedua pihak ini sama-sama punya tanggung jawab. Piutang itu, kata dia, hanya sistem pencatatannya yang berbeda. Azharuddin menyebutkan tim penyelesaian tersebut lama dibentuk dan bekerja. 

Hanya saja karena tidak diselesaikan dari waktu pembahasannya dan penjelasannya yang memadai sehingga itu dianggap masih seperti utang. Untuk menyelesaikan masalah ini, kedua belah pihak kerap terkendala urusan kesibukan masing-masing pihak.