Pj Gubernur Aceh Harus Miliki Jejaring Kuat di Pusat

Safaruddin. Foto: net.
Safaruddin. Foto: net.

Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin, menilai Aceh masih memiliki pekerjaan rumah yang masih perlu dilakukan dengan lebih serius. Diantaranya adalah kebijakan, keuangan dan investasi.


Seperti, kata dia, kebijakan terkait dengan menyelesaikan turunan UUPA, termasuk di dalamnya revisi atau penguatan UUPA. Keuangan terkait masa depan keberlanjutan Dana Otsus. Sedangkan investasi terkait pengelolaan  PMDN dan PMA serta hak Aceh dalam mengelola SDA serta pelabuhan Sabang. 

“Semua itu, memerlukan sosok Pj Gubernur Aceh yang memiliki jejaring kuat dengan berbagai pihak di Pusat, baik itu dengan eksekutif maupun dengan legislatif,” kata Ketua YARA, Safaruddin di Banda Aceh, Senin, 20 Juni 2022.

Safaruddin mengatakan, dari sejumlah nama yang sudah muncul dan beredar di masyarakat. Maka nama yang paling tepat untuk menjadi Pj Gubernur Aceh adalah Indra Iskandar. 

“Beliau itu dekat dengan legislatif yang sangat menentukan kebijakan terkait Aceh, dukungan DPR RI pasti sangat dibutuhkan, dan saya kira, beliau mampu menggalang dukungan legislatif untuk Aceh,” sebut Safaruddin. 

Indra Iskandar, kata dia, juga dekat dengan kalangan partai politik penentu di Indonesia yang dengan sendirinya juga memiliki koneksi dengan Presiden RI. “Kekuatan lobi ini sangat diperlukan, juga untuk memuluskan berbagai kepentingan Aceh, termasuk menjaga apa yang sudah dimiliki Aceh saat ini,” sebut Safaruddin. 

Menurut Safaruddin, semua syarat lainnya juga sangat penting. Misalnya orang Aceh, memahami Aceh, paham Islam dan lainnya. 

“Semua itu sudah tentu penting, namun jika berbasis kebutuhan terkini Aceh, maka tiga pekerjaan rumah di atas perlu diselesaikan, dalam waktu singkat sehingga ketika ada Gubernur Aceh difinitif hasil Pilkada 2024, dapat mempercepat akselerasi pembangunan di Aceh,” sebut Safaruddin.