Politikus PKS Minta Masyarakat Tak Terbuai Isu Pemerataan setelah Pemekaran

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Zaenal Abidin, mengatakan isu pemekaran terjadi akibat pembangunan yang tidak merata. Isu lama ini selalu berulang, kali ini karena muncul lagi karena penolakan terhadap proyek tahun jamak dan menjelang Pemilihan Kepala Daerah 2020.


“Isu lama ini muncul pada saat adanya ketidakpuasan,” kata Zaenal Abidin kepada rmolaceh.id, Kamis, 24 September 2020.

Menyangkut dengan proyek tahun jamak (multiyears), kata Zaenal, DPR Aceh mengambil keputusan dalam sidang paripurna untuk membatalkan nota kesepahaman. Zaenal mengatakan Pimpinan DPR Aceh pada periode lalu tidak meminta persetujuan dari seluruh anggota DPR Aceh saat melakukan kesepakatan dengan Pemerintah Aceh.

Sebaiknya, kata Zaenal, program pembangunan tersebut dilakukan dalam hanya dalam program tahunan. “Akibat inilah terjadi kembali isu pemekaran,” kata Zaenal.

Zaenal walaupun demikian, DPR Aceh sangat membuka ruang komunikasi untuk berbagai pihak terhadap permasalahan yang ada. Jangan sampai, kata Zaenal, ketidakpuasan itu memunculkan isu pemekaran. Langkah ini, kata Zaenal, tidak mendidik masyarakat ke arah yang lebih baik.

Zaenal juga mengingatkan bahwa Pemerintah Indonesia masih melakukan moratorium terhadap pemekaran provinsi Aceh-ALA. Jika keran pembentukan daerah otonomi baru dibuka, maka pemekaran sejumlah kabupaten dan kita di Aceh akan terjadi.

Ketimbang mengurusi pemekaran, kata Zaenal, lebih baik jika saat ini pemerintah fokus menangani pandemi covid-19. Zaenal juga mengatakan bahwa semua pihak tidak perlu menghabiskan banyak waktu dan berandai-andai menjadikan pemekaran sebagai alat pemerataan pembangunan.