Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Dewan Pers menyepakati nota kesepahaman atau MoU tentang tentang Koordinasi Dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan. Hal itu tertuang dalam salinan Nomor: 2/DP/MoU/II/2017 dan Nomor: B/15/II/2017.
- Hasil Pengalangan Dana untuk Palestina di Masjid Oman Capai Rp 165 Juta
- Muhammadiyah Beroperasi Resmi di Amerika Serikat
- Arab Saudi Buka Kuota ke Tanah Suci untuk 10 Juta Jamaah Umrah
Baca Juga
“Kedua belah pihak wajib mengetahui dan menjalankan setiap poin yang sudah disepakati,” kata Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah (Polda) Aceh, Winardy, dalam keterangan tertulis, 14 Oktober 2021.
Winardy mengatakan MoU tersebut akan jadi pedoman bagi Polri dan Dewan Pers dalam berkoordinasi. Tujuannya untuk mewujudkan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan.
Dalam MoU tersebut, kata Winardy, ada empat poin utama yang harus diketahui. Keempat poin itu harus dilaksanakan oleh Polri dan Dewan Pers dalam melaksanakan tugas masing-masing.
Diantaranya, Pertukaran data/informasi; Koordinasi di bidang perlindungan kemerdekaan pers; Koordinasi di bidang penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan; dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
"Tentunya dalam pelaksanaan keempat poin tersebut diatur lagi dalam Bab II Pasal 3. Supaya ada pengecualian-pengecualian yang tidak menghambat jalannya tugas dan fungsi masing-masing," kata Winardy.
Harapannya, kata Winardy, MoU itu dapat dipelajari dan dilaksanakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. "Semoga kerja sama dan kesepakatan ini akan membantu pelaksanaan tugas kita ke depan agar lebih profesional dan proporsional,” kata Winardy. 
- Dirlantas Imbau Pengguna Jalan Tol Sibanceh Siapkan Saldo Cukup
- Dirlantas Polda Aceh Pastikan Mudik Gratis Berjalan Aman
- Berkas Lima Tersangka Dugaan Korupsi RS Regional Aceh Tengah Sudah P21
