Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Muhammad Nasir Djamil, meminta Presiden Joko Widodo agar mencabut larangan pejabat berbuka puasa bersama dengan alasan sedang menghadapi masa transisi pandemi Covid-19.
- Hendrawan: Bandar Utama Judi Biasanya Punya Akses Politik
- Begini Perkiraan Perolehan Kursi Delapan Parpol di DPR RI
- PPP Tersingkir, Ghufran ZA Gantikan Illiza ke Senayan
Baca Juga
"Larangan ini menunjukkan bahwa Presiden dinilai tidak peka dengan tradisi berbuka puasa yang merupakan kearifan lokal umat Islam di Indonesia," kata Nasir Djamil, dalam keterangan tertulis, Jumat, 24 Maret 2023.
Menurut Nasir, justru saat ini Indonesia sudah bebas dari pandemi Covid-19, Presiden Jokowi dan para pejabat kementerian sudah tidak pernah lagi memakai masker beberapa bulan belakangan ini. Bahkan, kata dia, rapat-rapat di DPR RI juga saat ini sudah sangat sedikit yang memakai masker.
"Jangan-jangan larangan buka puasa bersama dikhawatirkan oleh rezim akan menjadi konsolidasi umat Islam menjelang Pilpres," ujar dia.
Sebab itu, kata dia larangan itu sangat kontras dengan penyelenggaraan pesta perkawinan yang selama ini dilakukan oleh para pejabat, baik kementerian dan lembaga. Bahkan, pesta anak Presiden Joko Widodo di Solo juga menghadirkan banyak tamu undangan.
"Jadi dimana relevansinya pejabat dilarang buka puasa bersama. Saya menduga ini bukan ide orisinil Pak Jokowi. Tapi ada pihak yang membisikkan kepada beliau," sebut dia.
Oleh karena itu, Nasir meminta Jokowi tidak ragu untuk mencabut larangan tersebut. Menurutnya, ramadhan adalah bulan kegembiraan dan kesempatan bagi pejabat untuk berbuka puasa bersama dengan masyarakat.
"Apapun alasan Pak Jokowi, melarang pejabat berbuka puasa bersama kurang sejalan dengan revolusi mental yang digaungkan beliau," ujar dia.
- Hendrawan: Bandar Utama Judi Biasanya Punya Akses Politik
- Menko PMK: PON Aceh-Sumut Kado Istimewa untuk Presiden
- Begini Perkiraan Perolehan Kursi Delapan Parpol di DPR RI
