Qanun Haji dan Umrah Menunggu Telaah Kementerian Agama

Bardan Sahidi. Foto: ist.
Bardan Sahidi. Foto: ist.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Banleg) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Bardan Sahidi, mengatakan DPR Aceh dan Pemerintah Aceh merampungkan pembahasan Rancangan Qanun Haji dan Umrah. Qanun ini menunggu koreksi dari Direktorat Jenderal Urusan Haji dan Umrah Kementerian Agama.


"Kemungkinan minggu depan kita sudah mendaftarkan registrasi dan beberapa materi krusial lainnya melalui Direktorat Jenderal Urusan Haji dan Umrah," kata Bardan, Sabtu, 21 November 2020.

Menurut Bardan, Kemenag akan akan melihat dan menyisir kembali pasal-pasal dan ayat-ayat dalam rancangan qanun tersebut. Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak ada pasal yang berlawanan dengan aturan lebih tinggi. 

Bardan mengatakan Qanun Haji dan Umrah tersebut mengatur tentang kuota haji khusus Aceh. Mengingat, Gubernur Aceh dan Wali Nanggroe Aceh membahas hal ini dengan Kerajaan Arab Saudi. Bardan mengatakan kuota khusus untuk jamaah haji dan umrah Aceh tidak mengganggu kuota nasional. 

Selain itu, Qanun haji dan Umrah juga membahas tentang penerima dana wakaf dari Baitul Asyi. Dana ini setiap tahun diberikan kepada jamaah haji dari Aceh di Tanah Suci. Penerima dana wakaf itu adalah jamaah haji yang mendaftar dan berangkat dari embarkasi Aceh dan memiliki kartu identitas kependudukan Aceh.

"Kalau misalkan berangkat dari luar Aceh tidak mendapatkannya meskipun memiliki KTP Aceh. Harus yang berangkat dari embarkasi Aceh dan ber-KTP Aceh. Harus dua-duanya," kata Bardan.

Qanun Haji dan Umrah ini juga mengatur tentang keberangkatan haji sendiri. Kemudian setoran ongkos naik haji (ONH) juga wajib disetor melalui Bank Aceh Syariah (BAS) sebagai bank milik daerah. Tinggal sekarang, kata Bardan, upaya Bank Aceh membuka jaringan keluar untuk kebutuhan keberangkatan haji Aceh.

Menurut Bardan, batas akhir pembahasan Qanun Haji dan Umrah ini adalah November 2020. Oleh karena itu, pihaknya telah menyerahkan berkas kepada Kemenag dan menunggu selama 14 hari kerja. Setelah diperiksa, maka rancangan qanun itu bisa langsung disahkan menjadi qanun melalui paripurna DPR Aceh.