Refly Harun Sebut Hukum Indonesia Rentan Digunakan untuk Habisi Lawan Politik

Refly Harun. Foto: RMOL.
Refly Harun. Foto: RMOL.

Pengamat hukum Refly Harun meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) fokus mengusut bisnis tes PCR atau penyaluran bantuan sosial ketimbang menghabiskan waktu mengaudit pelaksanaan Formula E. Apalagi bisnis PCR dan bantuan sosial itu melibatkan sejumlah menteri di kabinet Joko Widodo-Makruf Amin.


"Mesti prioritaskan kasus-kasus itu. Seperti bisnis PCR, ada angka yang jelas, aktor yang diduga terlihat jelas," ujar Refly Harun seperti dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL, Ahad, 14 November 2021.

Refly meminta agar KPK tidak bertindak seperti auditor dalam kasus Formula E di DKI Jakarta. Hal itu dikarenakan merupakan wilayahnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Lebih baik, KPK memprioritaskan mengusut kasus-kasus yang sudah lebih jelas dugaan kerugian negara dan siapa aktor yang terlibat dari kasus bisnis PCR dan bansos.

"Jadi, ini kok terkesan KPK seperti sedang melakukan audit sebuah kegiatan, bukan melakukan investigasi kasus korupsi. Soal audit itu kan ranahnya BPK dan setahu saya BPK sudah melakukan audit dan sudah ada hasilnya," jelas Refly.

Refly pun memahami jika KPK banyak menerima laporan masyarakat terkait sejumlah kasus dan persoalan baik yang memiliki indikasi korupsi maupun karena faktor lain.

Akan tetapi, KPK diharapkan tidak bertindak namun memunculkan anggapan publik bahwa KPK mengusut Formula E hanya untuk mengincar Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

"Ya jangan tanya ke saya. Tetapi jangan sampai memunculkan anggapan publik bahwa ini untuk incar Gubernur DKI. Saya ya tidak bisa membenarkan atau menyalahkan, namanya imajinasi publik, bisa muncul kapan dan apa saja," kata Refly.

Refly juga mengatakan politik Indonesia berkelindan dengan penegakan hukum. Hal ini, kata dia, membahayakan proses demokrasi. Lawan politik rentan dihabisi lewat proses hukum. Apalagi, kata Refly, KPK saat ini bisa mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

"KPK bisa sewaktu-waktu menetapkan orang menjadi tersangka, dan kemudian di-SP3. Ini dugaan spekulasi dan imajinasi publik yang saya tidak bisa benarkan dan salahkan, kita inginkan 2024 itu fair Pilpresnya," kata Refly.

Refly kembali menyarankan agar calon potensial tidak dihabisi dengan cara kasar, terutama dengan mencari-cari kesalahan mereka. 

"Sama ketika DPR beberapa waktu lalu lakukan angket terhadap KPK, kita tak tahu tujuan apa, pokoknya semua hal ditanya-tanya sampai kemudian keluar UU yang melemahkan KPK," kata Refly.