Revisi UUPA Jangan Dipaksakan dari Atas

Tes baca Alquran terhadap kandidat yang berlaga di Pilkada Aceh. Ini adalah aturan yang dibuat berdasarkan kekhususan Aceh dalam UUPA. Foto: Okezone.
Tes baca Alquran terhadap kandidat yang berlaga di Pilkada Aceh. Ini adalah aturan yang dibuat berdasarkan kekhususan Aceh dalam UUPA. Foto: Okezone.

Pengamat politik dari Universitas Syiah Kuala, Effendi Hasan, menilai perubahan dan penyempurnaan Undang-Undang Pemerintah Aceh dapat dilakukan. Perubahan itu harus dimulai dari bawah.


“Perubahan harus dilakukan dengan melibatkan rakyat selaku pihak yang paling berkepentingan terhadap perubahan tersebut,” kata Effendi, Kamis, 14 Oktober 2021. 

Menurut Effendi, pihak eksekutif dan legislatif, selaku pihak yang dipilih dan dipercayakan oleh rakyat Aceh, harus menginisiasi forum-forum untuk menyaring ide dan masukan terhadap penyempurnaan UUPA. Agar undang-undang itu relevan dengan perkembangan zaman. 

Effendi mengingatkan agar proses revisi UUPA tidak dilakukan dengan pendekatan top-down. Revisi UUPA harus dilakukan berdasarkan ide dan pikiran dari bawah. Sehingga, kata Effendi, hasil revisi UUPA ini membawa perubahan terbaik bagi rakyat Aceh.

"Bukan malah sebaliknya menghasilkan UUPA yang dapat menimbulkan konflik terbaru karena terjadi pelemahan terhadap pasal-pasal yang ada di UUPA," ujarnya.

Menurut Effendi, pengalaman pengesahan UUPA pada 11 Juli 2006 menjadi instrumen penting bagi Aceh agar UUPA versi terbaru nanti tidak mendapat penolakan dari rakyat Aceh. Hal ini terjadi saat pengesahan UUPA karena isinya dianggap bertentangan dengan isi Perjanjian Damai Helsinki.        

"Kalaupun perubahan UUPA nantinya disepakati oleh elemen masyarakat, maka saran dan masukan saya hendaklah dilakukan secara terbatas, bukan penyempurnaan secara menyeluruh apalagi untuk pelemahan pasal demi pasal UUPA secara menyeluruh," kata dia.

Penyempurnaan terbatas ini perlu dilakukan mengingat ada beberapa pasal dari UUPA versi lama yang tidak relevan dengan perkembangan sekarang. Penting untuk menjadi cacatan, perubahan secara menyeluruh ditakutkan melemahkan pasal-pasal dalam UUPA, seperti yang terjadi selama ini.

Effendi menjelaskan, terdapat beberapa pasal dalam UUPA versi lama yang selama ini tidak atau belum pernah direalisasi oleh Pemerintah Aceh seperti contoh pasal 165 ayat 1dan 2 UUPA, pasal 205 UUPA pengangkatan kepala kepolisian dengan persetujuan Gubernur dan pasal-pasal lainnya dalam UUPA. 

Menurutnya, argumen ini penting untuk menjadi cacatan sehingga perubahan UUPA versi baru benar-benar sesuai aspirasi dan keinginan rakyat Aceh. Effendi mengatakan jangan sampai UUPA versi baru memicu konflik baru berkepanjangan antara Pemerintah Indonesia dan rakyat Aceh. 

Effendi mengatakan Pemerintah Indonesia, DPR dan masyarakat Aceh harus menyepakati sejauh mana revisi UUPA akan dilakukan. Sehingga revisi ini berjalan lebih relevan dan sesuai dengan konstitusi Negara Republik Indonesia.

“Tujuan revisi jangan melemahkan UUPA itu sendiri," kata Effendi.

Semua elemen masyarakat Aceh, kata Effendi, tentunya sangat memahami bahwa sejarah kelahiran UUPA Nomor 11 tahun 2006 merupakan satu momentum sejarah yang cukup penting dalam perjalanan bangsa Indonesia, khususnya bagi masyarakat Aceh, karena dengan UUPA telah dapat mengakhiri konflik berdarah selama 32 tahun yang sudah menyengsarakan seluruh rakyat Aceh.

Sehingga terbuka kembalilah pintu menuju perdamaian yang hakiki di Aceh, terciptanya masyarakat yang adil, bermatabat dan sejahtera, sekaligus sebagai wahana pelaksanaan pembangunan yang sempat terpinggirkan terutama pada masa orde Baru. 

Untuk maksud tersebut, menurut  pandangan Effendi, ada beberapa pasal yang harus dikuatkan kembali, disesuaikan agar relevan dan dimplementasikan sesuai dengan tuntutan rakyat Aceh baik Pasal 57 dan 70, Pasal 96 ayat 1 dan 4, pasal 97 pasal 247,  Pasal 57 ayat 1 dan pasal 60 ayat 3, Pasal 256 Pasal 67 ayat (2). 

"Beberapa pasal ini perlu dikuatkan kembali atau disesuaikan dengan perubahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, demikian juga dengan pasal lain, yang intinya adalah perubahan UUPA bisa saja dilakukan dengan syarat untuk penguatan UUPA dalam Negara NKRI bukan malah untuk memangkas kewenangan Aceh yang telah diberikan untuk Aceh," ujar Effendi.