Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) Alfian, mengatakan proses revisi Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) paling penting bagaimana cara Dana Otonomi Khusus (Otsus) dapat diperpanjang. Karena dalam pembangunan Aceh masih sangat perlu dana tersebut.
- Sejumlah Mahasiwa dan Pemuda Tolak Revisi UUPA
- Bekas Pangdam IM Sebut UUPA Tak Perlu Direvisi
- Tidak Ada Permintaan Pemekaran Provinsi Aceh dalam Draft Revisi UUPA
Baca Juga
"Bagi kami yang paling penting berkelangsungan Dana Otsus itu diperpanjang. Lalu bagaimana turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) belum disosialisasikan," kata Alfian kepada Kantor Berita RMOLAceh, Kamis, 16 Maret 2023.
Alfian menjelaskan, Dana Otsus Aceh akan berakhir pada 2027 mendatang. Karena itu, Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat harus bersepakat.
“Dalam arti kata bagaimana proses awal ketika revisi ini nanti diserahkan,” sebut Alfian.
Alfian khawatir dalam proses revisi UUPA, bargaining politik antara Pemerintah Aceh dan pusat tidak selaras. Hal ini yang paling penting.
“Artinya gini, menjadi catatan bahwa kita tidak mau misalnya ‘pengalaman buruk’ dialami oleh Papua,” kata dia. “Ketika proses revisi Otsus mereka diperpajang, terus lagi-lagi terjadi pemakaran menjadi tiga provinsi.”
Alfian tidak mau hal itu terjadi di Aceh. Karena Aceh bersatu tidak ada proses pemekaran di level provinsi.
Untuk itu, Alfian meminta revisi UUPA difokuskan pada Dana Otsus demi kepastian dan bagaimana soal turunan PP.
“Yang memang UUPA hari ini belum direalisasikan, termasuk tentang pertanahan Aceh dan banyak hal lainnya,” ujar Alfian.
- Bekas Anggota DPR Aceh Didakwa Korupsi Beasiswa Rp 3,5 Miliar
- Komisi V DPRA Kritik Rencana Pergeseran Masa Tanam Petani Aceh Besar Demi PON
- Pergeseran Masa Tanam Petani Aceh Besar Demi PON Wajib Dikaji Ulang
