Kemarahan Presiden Joko Widodo yang mendapati fakta bahwa kedelai masih impor menunjukkan kabinetnya belum berbuat banyak terhadap kedaulatan pangan. Rezim ini juga dinilai hanya fokus kepada dunia usaha.
- Bulan Madu Kekuasaan
- Mualem Terharu Prabowo-Gibran Unggul di Semua Lembaga Survei
- Jokowi dan Istri Gunakan Hak Pilih di TPS 10 Gambir Jakpus
Baca Juga
"Masalah kedelai yang direspons kaget oleh sinuhun Jokowi menunjukkan bahwa rapat-rapat kabinet tidak membahas masalah ini. Artinya, pemerintah tidak menaruh perhatian yang baik terhadap pangan dan pertanian," kata pengamat ekonomi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamudin Daeng, seperti dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL, Selasa, 12 Januari 2021.
Selain itu, kekagetan presiden yang mendapati kedelai, gula, hingga beberapa bahan lain yang masih menggantungkan dari pasokan asing juga menunjukkan buruknya perencanaan kabinet terkait produksi, kebutuhan pangan, dan sektor pertanian dalam negeri.
Salamuddin menilai tidak ada perkembangan berarti yang dilakukan pemerintah untuk menekan impor pangan, beras, gandum, kedelai, gula, garam, dan lain sebagainya. Salamuddin menilai pemerintah, dalam lima tahun terakhir, tidak berbuat apa-apa untuk mengatasi hal ini.
Dalam rapat kerja nasional pembangunan pertanian tahun 2021 di Istana Negara, Presiden Joko Widodo mengungkapkan kegeramannya terkait beberapa bahan pertanian masih impor. Dia meminta kepada jajaran untuk menerapkan kebijakan yang tidak bersifat konvensional agar bisa membangun kawasan ekonomi secara luas.
Salamuddin mengatakan selama ini pertanian dan pangan bukan sektor yang menjadi mendapat perhatian dari pemerintah, terutama pada masa pandemi Covid-19. Asumsi tersebut menjadi benar jika melihat pos anggaran penanganan pandemi yang disiapkan pemerintah.
"Coba perhatikan bagaimana anggaran penanganan Covid-19 sama sekali tidak membicarakan pertanian dan pangan," ujar Salamudin. Hal tersebut berbanding terbalik dengan perhatian pemerintah terhadap dunia usaha, baik BUMN ataupun swasta. Sektor ini mendapatkan dana talangan untuk menyelamatkan usaha.
Padahal, lanjutnya, pertanian dan pangan juga menjadi sektor penting yang menjadi kebutuhan utama dari masyarakat selama pandemi. Padahal, sektor ini seharusnya menjadi perhatian utama pemerintahan karena menjadi bagian paling berbahaya dalam geopolitik nasional dan internasional. 
- Bulan Madu Kekuasaan
- Mualem Terharu Prabowo-Gibran Unggul di Semua Lembaga Survei
- Jokowi dan Istri Gunakan Hak Pilih di TPS 10 Gambir Jakpus
