Bakamla (Badan Keamanan Laut) menyebutkan ribuan kapal Cina dan Vietnam telah memasuki perairan Natuna. Kapal-kapal itu telah menggangu aktifitas di kawasan itu.
- Polisi: Kasus Pelecehan Seksual di Pasantren dan Sekolah Cenderung Ditutupi
- Pilih Tebu Penetapan Tersangka, Gerak Aceh Minta Jaksa Agung Evaluasi Kinerja Kajari Banda Aceh
- Sidang Pledoi, Penasihat Hukum Zaini Sebut Pinjaman dari Terdakwa Sukseskan Tsunami Cup
Baca Juga
Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura Bidang Ideologi dan Politik, Djafar Badjeber, mengatakan peristiwa tersebut menuai masalah serius. Aktivitas mereka sudah keterlaluan.
"Jangan pandang enteng, apalagi dibiarkan begitu saja," kata Djafar, dalam keterangan tertulis, Kamis, 16 September 2021.
Menurut Djafar, ribuan kapal-kapal yang mamasuki perairan Natuna itu sudah menginjak-injak kedaulatan Republik Indonesia. Bahkan sudah menginjak harga diri entitas bangsa dan negara.
Djafar mengatakan dengan situasi tersebut, seharusnya TNI dan lembaga terkait harus saling bahu untuk menghadang kapal-kapal itu. "Mungkin pilihan RI tidak mau terlibat konflik horizontal dengan kedua Negara tersebut. Tetapi kalau keterlaluan apa RI diam saja ?" katanya.
Djafar menyebutkan memang Bakamla kekurangan armada kapal, bukan berarti didiamkan begitu saja. Pemerintah Republik Indonsia harus protes langsung kepada Kedubes Negara China dan Vietnam melalui diplomasi politik luar negeri.
"Bila belum patuh juga laporkan DK PBB. Dengan melibatkan dunia Internasional biar China dan Vietnam tahu hukum zona ekslusif," kata Djafar.
Walhasil, kata dia, manuver kapal-kapal kedua negara harus diusir dari wilayah NKRI. Apalagi, di sana ada rig noble, berarti bisa mengganggu kegiatan serta keselamatan pekerja di rig tersebut.
Djafar menjelaskan kalau kedua negara tersebut merasa bersahabat dengan Indonesia. Harusnya tidak ceroboh seperti itu. Kegiatan mereka sama saja seperti mau menggertak, mengintimidasi dan mungkin ingin meng-aneksasi wilayah NKRI.
"Siapa tahu cara ini sebagai embrio untuk melakukan pendudukan, meskipun spekulasi ini masih terlalu jauh," kata Djafar.
Djafar mengatakan kedatangan warga semata-mata ingin bekerja saja, alasan ekonomi. Tetapi aroma tidak sedap mulai tercium. Bahkan makin terasa bernuansa kepentingan politik dan militer.
Menurut dia, banyak indikasi dan bukti tentang aktifitas warga Cina yang sudah menjurus kepada kemungkinan pendudukan. "Hal itu ditandai dengan banyak warga RRT bekerja dan berdomisili diberbagai kota dan kabupaten, tanpa pengawasan ketat dari imigrasi, polisi dan pemda," katanya.
Jika pembiaran itu terus terjadi, kata Djafar, tentu bisa mengarah kepada yang lebih luas. Untuk itu, kata dia, Pemerintah Indonesia harus menyikapi, evaluasi dan awasi semua gerakan yang mungkin terjadi.
"Kita yakin kepada TNI sebagai pengawal dan penjaga kedaulatan RI," Ujar Djafar. "Ini masalah super serius, jangan abai, apalagi lalai . Setahu saya, selama empat dasawarsa ini belum pernah saya mendengar ada ratusan, bahkan ribuan Kapal Asing yang bermanuver di sekitar perairan Indonesia".
Djafar mengatakan rakyat menunggu sikap Pemerintah Indonesia dalam menjaga perairan Indonesia dari tindakan sewenang-wenang kapal-kapal Cina dan Vietnam.
