Riefky: Salah Jika Tindakan Moeldoko terhadap Partai Demokrat Dianggap Urusan Internal Partai

Sekjen Partai Demokrat, Riefky Harsya. Foto: ist.
Sekjen Partai Demokrat, Riefky Harsya. Foto: ist.

Teuku Riefky Harsya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, mengatakan keputusan untuk menjawab atau tidak surat yang disampaikan oleh Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum DPP Partai Demokrat, kepada Presiden Joko Widodo, adalah hak dan kewenangan presiden. Riefky mengatakan surat yang dikirimkan oleh AHY tersebut bukan bentuk perlawanan terhadap negara. 


“Dalam surat tersebut, Ketum AHY memohon penjelasan Presiden Jokowi terkait disebutnya nama Kepala Staf Presiden Moeldoko sebagai terlibat dalam GPK PD, serta sejumlah nama menteri dan pejabat setingkat menteri yang katanya setuju dan mendukung GPK PD tersebut,” kata Riefky dalam keterangan tertulis, Jumat, 5 Januari 2021.

Namun Riefky menegaskan bahwa terkait dengan penjelasan Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, yang mengatakan Jokowi menganggap gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat sebagai permasalahan internal partai perlu diluruskan. 

Partai Demokrat, kata Riefky, tidak pernah menuduh para pejabat pemerintahan terlibat dalam gerakan itu. Pihak yang menyebutkan itu adalah Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan, dan para pelaku gerakan lain, sesuai dengan kesaksian para kader yang mereka ajak bertemu.

Bahkan dalam surat itu, kata Riefky, AHY menyampaikan keyakinan bahwa Jokowi, sejumlah menteri dan pejabat setingkat menteri, yang disebut-sebut oleh Moeldoko, tidak mengetahui adanya gerakan ini. AHY mengatakan bahwa pejabat-pejabat itu sangat mungkin dicatut namanya.

Partai Demokrat, kata Riefky, juga berterima kasih kepada Mahfud MD, yang memberikan klarifikasi bahwa dirinya tidak terlibat dalam gerakan tersebut. Namun Riefky menegaskan bahwa gerakan itu bukan masalah internal partai. Para pelaku, kata Riefky, bukan hanya segelintir kader dan bekas kader partai. Gerakan itu melibatkan Moeldoko. 

Bahkan, Moeldoko berperan aktif dalam gerakan ini. Riefky mengatakan peristiwa ini sama seperti yang dialami oleh Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang dilengserkan lewat kongres luar biasa di Medan, Sumatera Utara, pada 22 Juni. 

“KLB tersebut juga bukan hanya permasalahan internal PDI atau konflik antara kubu Megawati dan kubu Suryadi, tetapi ada campur tangan dan pelibatan pihak eksternal, dalam hal ini elemen pemerintah,” kata Riefky.

Riefky khawatir jika tindakan Moeldoko dibiarkan dan dibenarkan, maka akan sangat mencederai rasa keadilan di negeri ini. Moeldoko, yang menjadi pedoman, seharusnya tidak menabrak aspek hukum dengan kekuasaan yang dia miliki tanpa moral dan etika. Pembiaran ini juga menunjukkan kerapuhan kehidupan demokrasi di Indonesia. 

Riefky juga menegaskan tidak mungkin segelintir kader dan bekas kader partai yang terlibat berani tanpda dukungan “orang kuat” dan dana besar seperti yang gagal mereka lakukan. Bahkan dari keterangan para saksi, disebutkan bahwa kader yang bersedia mendukung gerakan ini akan mendapatkan dana besar jika Moeldoko berhasil menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. 

Riefky mengatakan kemelut dan benturan di tubuh partai politik pasti melibatkan tangan-tangan pemerintah. Bahkan, seandainya, upaya Moeldoko berhasil meski tidak sesuai dengan konstitusi partai, hasil gerakan itu bakal dianggap sah dan segera disahkan oleh Kemenkumham. 

“Tamatlah riwayat Partai Demokrat yang asli, yang ingin hidup dan berjuang secara baik-baik di negeri ini, sesuai dengan konstitusi, hak politik, tatanan demokrasi dan sistem yang berlaku,” kata Riefky.

Nasib Partai Demokrat juga tetap mengenaskan jika terjadi dua kepengurusan yang keduanya dianggap tidak sah oleh negara. Jika skenario buruk itu terjadi, Partai Demokrat tentu tak bisa berpartisipasi dalam Pemilu 2024 dan Pilkada mendatang.