Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh menyebutkan, bahwa target penurunan angka kemiskinan belum mencapai target. Padahal, pada 2022 Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) terserap mencapai Rp 15,7 triliun.
- DPRA Bentuk Pansus LKPJ Gubernur Aceh 2023 dan Sahkan Empat Raqan
- DPRA Minta Bahasa Aceh Dimasukkan dalam Kurikulum Sekolah
- DPRA Soroti Penurunan Angka Pengangguran di Aceh Tak Mencapai Target
Baca Juga
Juru Bicara Pansus LKPJ Gubernur Aceh, Ihsanuddin MZ, menyebut bahwa dalam RPJM Aceh tahun 2017-2022, target kemiskinan pada tahun 2022 adalah sebesar 11,43 persen.
"Hal ini menunjukkan kinerja yang tidak tercapai dalam menurunkan kemiskinan masyarakat Aceh. Sementara anggaran yang APBA yang digunakan mencapai Rp 15,7 triliun pada tahun 2022," kata Ihsan dalam rapat paripurna DPR Aceh, Jumat, 26 Mei 2023.
Dia menjelaskan, kemiskinan merupakan situasi dimana individu atau suatu rumah tangga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Kondisi ini tidak serta merta akibat dari malas bekerja, terdapat faktor sosial ekonomi yang melatarbelakangi situasi ini.
Menurut dia, jumlah penduduk miskin di Aceh meningkat dari 806,82 ribu pada tahun 2021 menjadi 818,47 ribu orang (naik 1.165 orang) pada tahun 2022. Persentase kemiskinan Aceh pada tahun 2021 yaitu sebesar 15,33 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 14,64 persen (menurun 0,69 poin).
"Persentase kemiskinan nasional pada tahun 2021 yaitu sebesar 10,14 dan mengalami penurunan menjadi 9,54 (menurun 0,6 poin)," jelasnya.
Hal ini membuktikan bahwa persentase kemiskinan Aceh masih dibawah rata-rata dan nasional dan menjadi urutan termiskin nomor enam di Indonesia setelah Provinsi Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Gorontalo baru diikuti Aceh.
"Artinya satu-satunya provinsi yang terletak diwilayah timur yang tergolong sama dengan wilayah barat dengan tingkat kesejahteraan yang sama-sama miskin," ujarnya.
Berkenaan dengan hal tersebut masyarakat Aceh yang miskin akan kesulitan untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak. Sehingga, masyarakat miskin akan kesulitan untuk bersaing untuk mendapatkan pekerjaan dengan masyarakat kaya atau berkecukupan.
"Tentu hal ini memberikan dampak bagi masyarakat, ekonomi daerah dan pendapatan Aceh," kata politikus PPP ini.
Dampak kemiskinan terhadap masyarakat Aceh saat ini antara lain terjadinya pengangguran yang semakin meningkat, kriminalitas, putus sekolah, kurangnya pemenuhan gizi dan kesehatan.
"Kemiskinan yang tinggi akan menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan pembangunan ekonomi menjadi lebih besar, sehingga secara tidak langsung akan menghambat pembangunan ekonomi," sebutnya.
Oleh karena itu, DPR Aceh meminta Pj Gubernur melalui dinas-dinas terkait agar dapat mengalokasikan anggaran kegiatan untuk program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- DPRA Bentuk Pansus LKPJ Gubernur Aceh 2023 dan Sahkan Empat Raqan
- Seekor Harimau Sumatera Muncul di Kawasan Mata Ie Aceh Besar
- 38.211 Orang Keluar-Masuk Sabang Selama Libur Lebaran
