Rumah Duafa Tak Terbangun, Target RPJM Aceh 2017-2022 Tidak Tercapai

Nasrul Zaman. Foto: ist.
Nasrul Zaman. Foto: ist.

Pengamat Kebjiakan Publik, Nasrul Zaman, menilai beberapa target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh 2017-2022 tidak akan tercapai. Terutama dalam urusan pembangunan rumah duafa. 


"Kalau Pemerintah Aceh membaca RPJM. Maka setiap tahun harus ada enam ribu unit, setiap tahun selama lima tahun kepemimpinan Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah,” kata Nasrul Zaman, Selasa, 19 Oktober 2021.

Tahun ini, kata Nasrul, rumah duafa yang dibangun hanya sekitar 700 unit. Tahun depan, kata dia, Pemerintah Aceh seharusnya membangun 11.300 unit rumah duafa. 

Nasrul menyayangkan sikap Pemerintah Aceh yang tidak pernah berpegangan pada RPJM Aceh saat merencanakan pembangunan. Mereka, kata Nasrul, sesuka hati menentukan rencana. Padahal RPJM adalah pengejawantahan janji-janji politik Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 2017. 

Nasrul juga menyayangkan tindakan Pemerintah Aceh yang mengurangi jumlah rumah duafa yang dibangun setiap tahun. Karena rumah, kata dia, adalah salah satu indikator kemiskinan. 

Apalagi saat konflik dan bencana gempa bumi dan tsunami, pada 2004, banyak warga yang kehilangan tempat tinggal. Alih-alih membangun rumah duafa, Pemerintah Aceh malah mengalihkan dana itu untuk membeli mobil dinas. 

Pada 2018, kata Nasrul, Pemerintah Aceh tidak mengalokasikan dana untuk membangun rumah duafa. Tahun berikutnya, Pemerintah Aceh hanya membangun 3.000 unit. Sama seperti 20218, pada 2020, Pemerintah Aceh juga tidak mengalokasikan dana untuk pembangunan rumah duafa. 

Nasrul berharap Pemerintah Aceh serius mengejar target pembangunan rumah duafa di akhir periode Gubernur Aceh 2017-2022. Nasrul juga mengingatkan bahwa persoalan ini bukan sekadar pembangunan rumah. 

Pembangunan rumah duafa juga menjadi alat Pemerintah Aceh untuk mendistribusikan uang ke gampong-gampong. Saat Pemerintah Aceh membangun rumah duafa, maka akan terserap tenaga kerja. Hal ini akan mendorong perputaran ekonomi di daerah.