Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Safaruddin, mengatakan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Pemerintah Aceh terus berkoordinasi untuk menangani bencana banjir. Terutama dalam mengatasi banjir yang terjadi baru-baru ini di Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Tamiang.
- Polisi Selidiki Pengemboman Rumah Pimpinan Pesantren di Aceh Barat
- DKPPP Lhokseumawe Sebut Ayam KFC Aman Dikonsumsi
- Masyarakat Diminta segera Melapor Jika Menemukan Gejala PMK pada Ternak
Baca Juga
Namun Safaruddin juga mempertanyakan peran pemerintah kabupaten dalam menangani banjir daerah. Selama ini, kata Safaruddin, mereka lebih suka menyerang Pemerintah Aceh dan DPR Aceh dalam penanggulangan banjir.
“Seharusnya mereka tahu bahwa dana Otsus yang mereka kelola mencapai 40 hingga 60 persen. Itu dikemanakan?” kata Safaruddin kemarin malam.
Safaruddin mengatakan Pemerintah Aceh tidak akan menutup mata. Namun penanggulangan banjir ini terpulang pada kemampuan keuangan daerah. Apalagi dibutuhkan dana besar untuk memperbaiki daerah aliran sungai yang melintasi kawasan Aceh Utara, Aceh Timur dan Aceh Tamiang.
Safaruddin mengatakan penanggulangan banjir dan pencegahan agar bencana itu tidak terus berulang adalah tanggung jawab bersama seluruh pihak di Aceh, baik di provinsi ataupun di daerah.
Safaruddin mengatakan dalam anggara perubahan tahun ini, akan dialokasikan dana untuk pencegahan banjir menggunakan Dana Insentif Daerah (DID). Namun, sekali lagi, Safaruddin mengingatkan bahwa banjir yang terjadi menyangkut banyak persoalan. Hal itu, kata dia, harus diselesaikan bersama. 
- Tega, Ayah di Aceh Selatan Perkosa Anak Kandung di Bawah Umur
- Miris, Migor Langka Tapi yang Ditangkap Petani Sawit
- Film Before You Eat: Praktik Perbudakan Modern di Laut
