Bekas Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, meminta negara melakukan perbaikan sistem politik. Sehingga di masa yang akan datang, tidak ada lagi politikus yang maju di pemilihan presiden, pemilihan anggota legislatif, atau kepala daerah, yang membiayai sendiri kampanyenya.
- Polisi Kembali Musnahkan Empat Ladang Ganja di Aceh Besar
- Jamaah Haji Kloter 3 Tiba di Aceh, Total Sudah 1.174 Jamaah Kembali dari Tanah Suci
- Imbas Larangan Ekspor, 370 Ribu Ton Sawit akan Terbuang Per Hari
Baca Juga
“Jangan biarkan cukong menentukan kekuasaan,” kata Said Didu dalam diskusi Obrolan Bareng Bang Ruslan di RMOL, Selasa, 2 Maret 2021.
Said Didu mengatakan praktik korupsi harus dihentikan. Cara menghentikan korupsi adalah dengan melakukan perbaikan sistem rekrutmen kekuasaan mulai dari presiden hingga kepala daerah. Cara yang paling murah, kata Said Didu, adalah dengan menutup pintu cukong untuk masuk ke dalam kekuasaan lewat boneka-boneka yang mereka ongkosi kemenangannya dalam proses pemilihan.
Negara, kata Said Didu, harus membiayai kandidat dalam pemilihan sehingga saat mereka menjabat nanti tidak memiliki keterikatan apapun dengan pihak lain selain menjalankan janji politik yang disampaikan kepada rakyat.
Said Didu mengatakan banyak kepala daerah bagus yang muncul proses pemilihan indpenden. Satu di antaranya adalah Nurdin Abdullah, Gubernur Sulawesi Selatan yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi, saat pertama kali maju dalam pemilihan Kepala Daerah Bantaeng.
Nurdin, kata Said, bahkan terpilih untuk kedua kali di Bantaeng, kali ini menggunakan perahu partai politik, dan sebelum direkrut partai politik untuk maju pada pemilihan kepala daerah Sulawesi Selatan dan tertangkap atas dugaan suap dengan barang bukti uang sebesar Rp 2 miliar.
Setelah dikerubuti partai politik, kata Said Didu, Nurdin malah terjerumus ke penyakit yang sama dengan banyak kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Said Didu mengatakan integritas adalah hal penting saat seseorang menjadi pejabat. Dan sering kali, saat seseorang telah menikmati sebuah jabatan, maka saat itulah mereka membuka jalan sesat.
“Karena pada saat itu, Anda akan mencintai jabatan dan mempertahankan dengan segala cara,” kata Said.
Said mengatakan secara logika, banyak orang-orang baik yang rusak atau dirusak saat bersentuhan dengan politik. Hal ini disebabkan oleh proses seleksi politik yang sangat mahal dan membutuhkan orang yang bisa menjual integritas.
Belum lagi, saat berkuasa, mereka akan menanggung beban partai politik, relawan dan tim sukses. Said Didu mengatakan para relawan dan tim sukses adalah orang yang menghubungkan kandidat dengan para cukong. “Faktanya demikian.”
Karena itu, kata Said Didu, negara ini tidak terlalu sulit untuk dibersihkan. KPK, kata Said Didu, harus melanjutkan kajian politik agar di masa yang akan datang kandidat yang berlaga dalam perhelatan politik dibiayai oleh negara. Sehingga tidak ada lagi pintu bagi sponsor untuk menjadi pemimpin lewat kandidat-kandidat yang mereka bayar.
Demikian juga dalam menentukan wakil rakyat. Negara harus memastikan setiap kandidat tidak digandeng dan menggandeng cukong untuk mengongkosi perjalanan politiknya. Karena jika hal itu terjadi, maka proses pemilihan anggota Komisi Pemilihan Umum, hakim agung dan konstitusi, anggota Komisi Pemberantasan Korupsi, anggota Badan Pemeriksa Keuangan, duta besar, dan lain sebagainya, akan diintervensi oleh cukong yang membiayai para politikus di Senayan.
Saya berharap betul mengkaji ini. Negar aini harus diselamatkan. Negara ini berada dalam tikungan yang sangat tajam. “Hulunya, hentikan cukong membiayai para politisi.” 
- Pilkada Aceh, Partai Politik Perlu Usung Calon dari Eksternal
- KPK Segera Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej
- KPK Ingin Angkat Penyelidik dan Penyidik Sendiri
