Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Bustami menyampaikan jawaban/tanggapan Gubernur Aceh atas pendapat Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2023. Penyampaian itu berlangsung dalam Rapat Paripurna DPR Aceh di Gedung DPRA, Selasa 22 November 2022 malam.
- Seluruh Fraksi DPR Aceh Setuju Raqan APBA 2023 Disahkan Jadi Qanun
- Sejumlah Fraksi di DPRA Sampaikan Pendapat Akhir Atas Raqan APBA 2023
- Dihadiri Sekda Aceh, DPRA Gelar Paripurna Pembahasan Raqan APBA 2023
Baca Juga
Saat membacakan tanggapan Gubernur, Bustami menjelaskan sejumlah hal terkait pendapat Banggar yang disampaikan pada rapat paripurna sebelumnya, Selasa siang.
Hal pertama terkait dengan perbandingan antara target dalam Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2023 dengan alokasi dalam RAPBA TA 2023.
Bustami menjelaskan bahwa dalam RKPA Tahun 2023 target pendapatan sebesar Rp9.616.151.064.969,00 dan menjadi Rp10.186.819.912.074,00 atau meningkat sebesar Rp570.668.847.105,00 yang terdiri dari penambahan Transfer Ke Daerah dan Dana desa (TKDD) sebesar Rp385.983.152.738,00 dan peningkatan Pendapatan Asli Aceh (PAA) sebesar Rp184.685.694.367,00.
Kemudian, terkait permintaan penjelasan tentang realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2022, Bustami menyampaikan bahwa sampai dengan hari ini tanggal 22 November 2022 telah dapat direalisasikan sebesar Rp12.782.893.805.683,00 setara 95,46 persen dari rencana sebesar Rp13.391.065.941.477,00, sementara rata-rata nasional baru mencapai 77,29 persen.
“Sedangkan realisasi belanja sampai dengan 22 November 2022 telah mencapai sebesar Rp11.702.722.726.946,00,” kata Bustami.
Angka itu, kata Bustami setara 69,91 persen dari rencana sebesar Rp16.740.243.054.180,00. Menurutnya, saat ini Pemerintah Aceh sedang giat dan terus berupaya agar Belanja Aceh pada akhir tahun 2022 ini bisa mencapai 95 persen dan realisasi rata-rata belanja nasional sampai dengan hari ini adalah 65,32 persen.
Bustami pada kesempatan itu juga menjelaskan sejumlah hal lainnya sebagai tanggapan Gubernur atas pendapat Banggar DPRA terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2023.
Rapat paripurna itu dipimpin Ketua DPRA Saiful Bahri serta diikuti para wakil ketua dan anggota DPRA lainnya. Sementara dari Pemerintah Aceh juga hadir para asisten sekda dan kepala SKPA.
- Sistem SPSE Pemerintah Aceh Alami Gangguan, Pengguna Diminta Sesuaikan Jadwal Tender
- YARA Berharap Pj Gubernur Aceh Bijak Gunakan Kewenangan
- Gol Komang Teguh Buka Peluang Timnas U-23 Lolos 8 Besar
