Semmi Desak Penegak Hukum Usut Penggunaan APBA oleh KNPI

Kantor KNPI Aceh. Foto: net.
Kantor KNPI Aceh. Foto: net.

Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (Semmi) Aceh mendesak penegak hukum mengusut tuntas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) oleh Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Aceh. Mereka menilai selama ini uang itu tidak jelas pertanggungjawabannya.


"Lembaga tersebut selama ini menyerap anggaran miliaran rupiah uang rakyat Aceh namun tak jelas sama sekali apa manfaatnya untuk masyarakat Aceh," kata Muhammad Hasbar, Sekretaris Semmi Aceh, dalam keterangan tertulis, Ahad, 15 Mei 2022.

Hasbar mengatakan miliaran rupiah uang APBA yang diperuntukkan untuk organisasi kepemudaan itu justru tidka menghasilkan sesuatu yang berarti bagi masyarakat Aceh. Demikian juga dalam urusan pertanggungjawaban. 

Hasbar mengatakan pada 2020, KNPI Aceh menerima dana hibah dari Pemerintah Aceh sebesar Rp 5 miliar dengan dua tahap pencairan, yakni pada 4 Mei 2020 sebesar Rp 2,5 miliar. Dan satu SP2D lain tertanggal 1 Oktober 2020 sebesar Rp 2,5 miliar.

Berdasarkan pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban, bahwa laporan tahap pertama sebesar Rp 2,5 miliar disampaikan kepada PPKA, sedangkan laporan tahap II sebesar Rp 2,5 miliar belum disampaikan.

Aparat penegak hukum, kata Hasbar, juga diminta mengusut indikasi penyalahgunaan anggaran dana hibah Covid-19 dari Pemerintah Aceh untuk 100 OKP dan BEM Se-Aceh di bawah naungan DPD KNPI Aceh. Dana sebesar Rp 10 miliar itu disalurkan untuk 100 OKP. 

Total dana yang dikelola oleh KNPI Aceh itu mencapai Rp 15 miliar. Hal ini perlu diusut agar tidak menjadi preseden buruk dan meninggalkan citra negatif bagi kaum muda.