Senator asal Aceh Sudirman alias Haji Uma, menanggapi pernyataan Ketua Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Aceh, Teuku Taufiqulhadi yang mengusul kepada pemerintah pusat agar mempertimbangkan kembali hadirnya bank konvensional di Aceh.
- Tiadakan Takbiran Keliling, Anggota DPD RI: Pemerintah Kurang Bijak
- Kemenkop UKM Diminta Bangun Pabrik Pengolahan Minyak Kelapa Sawit di Aceh
- Suara Haji Uma Tembus 1 Juta Lebih, Kalahkan Suara Ganjar-Mahfud di Aceh
Baca Juga
Menurut Haji Uma, hadirnya bank syariah di Aceh merupakan suatu keharusan karena sesuai dengan Qanun LKS. Semestinya rakyat Aceh bersyukur dengan adanya bank syariah di Tanah Rencong.
“Kehadiran perbankan syariah di Aceh sebagai konsekuensi dari Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah rahmat bagi masyarakat Aceh dan juga bentuk kekhususan Aceh. Semua kita harus menjaganya karena menyangkut martabat Aceh," ujar Haji Uma, Sabtu, 29 Oktober 2022.
Haji Uma menyebutkan, semestinya konsep perbankan syariah di Aceh tidak perlu dipersoalkan lagi. Apalagi secara nasional Pemerintah Indonesia saat ini tengah fokus membangun arah strategis perekonomian syariah, sedangkan Aceh sudah menjalankan konsep tersebut.
"Artinya pemerintah pusat sendiri melihat potensi besar dari konsep ekonomi syariah, tidak saja sebagai negara dengan mayoritas muslim, namun juga pertimbangan kecenderungan ekonomi global saat ini," kata dia.
Dia menjelaskan, sebagai daerah pertama di Indonesia yang memberlakukan konsep perbankan syariah, tentu saja banyak hal yang harus diperkuat dan disempurnakan dalam perjalanannya.
“Peran kita ikut memberi masukan untuk penguatan, bukan malah mereduksi keistimewaan yang telah kita miliki," ujarnya.
Anggota Komite IV DPD RI ini juga mengatakan bahwa tidak ada kaitannya kemiskinan, angka stunting dan inflasi dengan ketiadaan bank konvesional di Aceh.
Saat ini, kata dia, Bank Syariah Indonesia (BSI) di Aceh juga menjalankan peran bank konvensional dalam memajukan ekonomi rakyat. Misalnya, BSI sejak Januari hingga September 2022 telah menyalurkan KUR dengan nilai lebih dari Rp 2,1 triliun dari target Rp 2,4 triliun.
“Jadi tidak ada relevansinya kemiskinan, stunting dan inflasi dengan penerapan Qanun LKS di Aceh. Transisi peran bank konvensional dijalankan oleh perbankan syariah, termasuk memajukan ekonomi rakyat," sebutnya.
Haji Uma berharap semua elemen masyarakat Aceh perlu saling bersinergi dan berkontribusi untuk memperkuat penerapan perbankan syariah di Aceh sesuai dengan tugas dan peran yang dimiliki. Sebab, ini menyangkut kekhususan dan martabat Aceh.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Nasdem Aceh, Teuku Taufiqulhadi, meminta pemerintah pusat harus memprakarsai kembalinya bank konvensional di Aceh. Karena, menurutnya, ketiadaan bank konvensional menjadi masalah bagi masyarakat.
“Pemerintah pusat harus mempertimbangkan kembali untuk hadirnya bank-bank konvensional ke Aceh,” ujar Taufiqulhadi, dalam keterangan tertulis, Jumat, 28 Oktober 2022.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), kata Taufiqulhadi, Aceh merupakan daerah termiskin di Pulau Sumatera. Begitu juga dengan angka stunting, juga tinggi. Hingga inflasi dan angka pertumbuhan ekonomi rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional.
Taufiqulhadi menilai, salah satu penyebab semua hal tersebut karena kurang dukungan dari lembaga-lembaga keuangan nasional saat ini.
“Karena absen bank-bank konvensional ini, kegiatan ekonomi rakyat terganggu,” ujar dia.
Menurut Taufiqulhadi, ketidakhadiran bank konvensional di Aceh membuat para pengusaha lokal gagal merencanakan kegiatannya. Sehingga dukungan perbankan konvensional tak maksimal.
Taufiqulhadi menilai, jika persoalan tersebut tak diselesaikan, akan membuat ekonomi Aceh makin tenggelam. Meskipun, kata dia, lembaga-lembaga keuangan di Aceh makin baik.
“Akan tetapi, sama sekali belum mampu menutupi kekosongan yang ditinggalkan bank-bank konvensional,” ujar dia. “Justru rakyat melihat, jika bank-bank konvensional kembali ke Aceh, maka akan tercipta kompetisi yang sehat dan menguntungkan masyarakat.”
Menurut dia, dengan kehadiran bank konvensional akan membuat bank syariah di Aceh akan belajar dan memperbaiki pelayanannya dengan baik.
Untuk itu, kata dia, ikut campur tangan pemerintah pusat sangat diperlukan agar pemerintah daerah terbantu. “Sinergisitas pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam ini, akan membawa dampak baik dan akan didukung masyarakat Aceh,” kata dia.
- Seekor Harimau Sumatera Muncul di Kawasan Mata Ie Aceh Besar
- Heri Julius Mengaku dapat Restu NasDem untuk Maju sebagai Calon Wali Kota Banda Aceh
- 38.211 Orang Keluar-Masuk Sabang Selama Libur Lebaran
