Isu penundaan Pemilu 2024 menjadi sorotan khusus Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam pidato politiknya di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa, 14 maret 2023.
- Pakar Hukum: Parpol Bisa Ikut Lawan Putusan PN Jakpus
- KPU segera Layangkan Banding Putusan PN Jakpus Tunda Pemilu
- Panwaslih Sebut Putusan PN Jakpus Tak Berpengaruh terhadap Tahapan Pemilu di Aceh
Baca Juga
AHY tidak bisa membayangkan apa yang bakal terjadi jika Pemilu 2024 tetap dipaksakan ditunda. Sebab, konstitusi UUD 1945 menegaskan bahwa pemilihan umum (Pemilu) dilangsungkan setiap lima tahun sekali.
“Jika pun Pemilu 2024 dipaksakan ditunda lalu siapa yang memimpin kita nanti?” kata AHY disambut riuh teriakan ribuan kader Demokrat.
AHY menjelaskan, berdasarkan amanat konstitusi pemerintahan saat ini akan berakhir pada 20 Oktober 2024. “Pertanyaannya begini, apa iya ada Plt Presiden?” ujar AHY.
AHY heran jika Pemilu 2024 masih tetap dipaksakan untuk ditunda dengan berbagai upaya. Teranyar, melalui putusan PN Jakarta Pusat yang memerintahkan KPU RI menunda proses dan tahapan Pemilu 2024.
AHY menyebut, akan terjadi kekosongan kepemimpinan nasional dan daerah jika Pemilu 2024 karena konstitusi tegas mengatur soal itu. Jika itu terjadi, kata AHY, Indonesia bisa chaos.
“Apa iya akan ada ratusan Plt anggota DPR RI dan DPD RI? Apa iya akan ada ribuan Plt anggota DPRD Provinsi Kabupaten/Kota? Kalau di negara kita ada Plt Presiden dan ribuan Plt wakil rakyat yang berkuasa dan berkerja selama 2 hingga 3 tahun betapa kacaunya chaos-nya situasi nasional kita,” kata dia.
Dikhawatirkan, kata AHY, dunia akan melihat Indonesia sebagai “banana republic”. Karena semua pejabat negara menduduki kursi kekuasaan tanpa pemilu yang demokratis.
“Tidak punya legitimasi yang kuat. Sehingga kekuasaan yang dimiliki tidak sah sehingga dan juga tidak halal,” kata AHY.
- Menko PMK: PON Aceh-Sumut Kado Istimewa untuk Presiden
- AHY: Mafia Tanah Rugikan Rakyat dan Negara
- Hubungan AHY-Moeldoko di Kabinet Bakal Terus Memanas
