Hasil temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI soal pencatutan nama penyelenggara pemilu oleh partai politik (parpol) dalam Sipol harus ditidaklanjuti Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
Anggota Bawasu RI, Puadi mengatakan, pencatutan 275 nama penyelenggara pemilu di lingkup Bawaslu dan 98 nama di lingkup KPU masih didalami terkait potensi pelanggaran etik.
"Bawaslu akan membuat posko pengaduan, nama-nama di lingkungan penyelenggara yang namanya dicatut," kata Puadi seperti diberitakan Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu, 20 Agustus 2022.
Nantinya, posko tersebut juga menampung laporan masyarakat yang merasa namanya dicatut parpol demi melengkapi persyaratan ikut pemilu.
"Maka itu kita bisa jadikan informasi awal terhadap proses hasil pengawasan kita untuk kita kumpulkan identifikasi sebanyak mungkin," ungkapnya.
Setelah proses identifikasi serta penelusuran, hasilnya akan dikeluarkan dalam bentuk saran perbaikan atau rekomendasi, untuk ditindaklanjuti KPU.
"Kami sampaikan ke KPU untuk menyampaikan saran dan perbaikan. Sehingga nanti KPU mengambil langkah-langkah kepada parpol," kata dia.
Bahkan apabila KPU tidak menindaklanjuti saran perbaikan yang disampaikan Bawaslu, ada sanksi yang siap menanti sebagaimana tercantum dalam UU 7/2017 tentang Pemilu.
"Kalau misalnya KPU tidak menindaklanjuti saran dan perbaikan terhadap temuan kami, maka kena aspek pidana," ujar Puadi.
Mengenai ancaman pidana yang diberlakukan dalam ketentuan Pasal 518 UU Pemilu yang dimaksud Puadi yakni dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36 juta. 
- Pakar Hukum: Pilpres Ulang Bukan Hal yang Rumit
- Harta Kekayaan Ketua KPU Naik Rp 1,3 Miliar Selama Setahun
- Menang Pilpres, Ini Perolehan Suara Prabowo-Gibran di Setiap Provinsi dan Luar Negeri
