Soal Vaksin, Pemerintah Diingatkan untuk Tidak Berbisnis dengan Rakyat

Melki Laka Leka. Foto: Elza Putri Lestari.
Melki Laka Leka. Foto: Elza Putri Lestari.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Melki Laka Lena, mengatakan hingga saat ini masih terdapat masyarakat yang meragukan vaksinasi Covid-19 yang dimulai pemerintah, Rabu lalu. Padahal Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa bahwa vaksin Covid 19 yang diproduksi oleh perusahaan Sinovac tersebut suci dan halal.


“BPOM pun telah mengeluarkan persetujuan penggunaan darurat. Tetap saja di kalangan masyarakat masih timbul penolakan terhadap vaksin Sinovac ini,” kata Melki dalam diskusi Tanya Jawab Cak Ulung di zoomtalk RMOL.ID dengan tema Pro Kontra Vaksin, Kamis, 14 Januari 2021.

Karena itu, Melki menyarankan agar pemerintah menggencarkan sosialisasi kepada publik mengenai kehalalan dan efektifitas vaksinasi. Pemerintah, kata dia, harus menjelaskan keamanan serta kandungan dalam vaksin agar masyarakat menerima penjelasan yang tepat. 

Sosialisasi ini juga menjadi alat melawan berita bohong (hoaks) yang kadung beredar di tengah-tengah masyarakat. Melki mencontohkan situasi yang sama dengan saat ini, yakni saat wabah SARS terjadi beberapa tahun lalu. Banyak masyarakat yang ditakut-takuti dengan informasi yang tidak tepat mengenai SARS.

Melki mengatakan Komisi IX tidak keberatan dengan adanya vaksinasi. Apalagi pemerintah, Bio Farma, Kementerian Kesehatan dan BPOM telah menyampaikan penjelasan rasional, argumentatif dan jelas terkait vaksin ini.

Melki meyakini bahwa vaksin dan vaksinasi merupakan cara efektif menangani Covid 19. Namun masyarakat harus tetap menjalankan protokol kesehatan. Vaksinasi hanya membantu penanganan Covid 19 dalam meningkatkan antibodi masyarakat.

DPR RI, kata Melki, saat ini terus memantau kinerja Bio Farma terkait kesiapan vaksinasi. Terutama dari sisi keamanan, mutu dan efektifitas bagi orang-orang yang divaksinasi. Mereka juga memastikan tahapan vaksinasi ini berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam diskusi itu, Melki juga mengingatkan agar pemerintah tidak berbisnis dengan rakyat dalam situasi seperti ini. Apapun ceritanya, kata Melki, industri farmasi memandang wabah ini tidak sekadar penyakit.