Ketua Pansus Tata Niaga Komoditas Aceh (TNKA) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Yahdi Hasan, berharap mendapatkan masukan yang tepat untuk menyempurnakan rancangan qanun TNKA. Salah satunya dari pengelola Pelabuhan Malahayati di Aceh Besar.
"Kami ingin melihat sejauh mana kesiapan Pelabuhan malahayati melakukan kegiatan ekspor-impor, apa infrastruktur yang sudah ada dan apa yang kira-kira masih kurang. Kami juga ingin meminta masukan dari Pelindo," ujar Yahdi Hasan, Rabu, 6 Oktober 2021.
Yahdi mengatakan tim DPR Aceh juga mengecek kesiapan Pelabuhan Malahayati untuk menjalankan isi qanun yang mengatur ekspor komoditas Aceh melalui pelabuhan-pelabuhan yang ada di daerah ini.
Sebelumnya, saat berkunjung ke Malahayati, anggota Pansus TNKA, Murhaban Makam, mengatakan Pelabuhan Malahayati memiliki krane yang menjadi syarat alat penting dalam bongkar muat peti kemas.
“Kesiapan pelabuhan Aceh, kata Murhaban, menjadi penting sebelum Raqan TNKA disempurnakan dan disahkan menjadi qanun,” kata Marhaban.
Manajer Bisnis PT Pelindo Cabang Malahayati, Anthony, mengatakan Malahayati adalah satu-satunya pelabuhan di Aceh yang memiliki HMC ini. Mereka terbebani biaya pemeliharaan alat yang lebih banyak menganggur karena tak banyak aktivitas di pelabuhan itu.
“Kami terbebani dengan adanya HMC ini, tapi kami ingin HMC ini tetap di sini. Karena, dengan adanya dia di sini, sebelumnya ada PT SPIL yang pernah membawa kargonya, namun sudah setop Agustus kemarin karena mengangkut kontainer kosong," kata Anthony.
Dalam kesempatan itu, Anthony juga mengatakan Malahayati memiliki sekitar 7.000 meter persegi tempat penumpukan sementara (TPS) untuk peti kemas atau kontainer sebelum dilakukan pengapalan. Mereka, kata Anthony, telah mengantongi izin dari Bea Cukai, yang memungkinkan Malahayati melakukan kegiatan ekspor impor.
Selama ini, kata Anthony, Pelindo melayani sejumlah ekspor barang dari Aceh dalam jumlah kecil. Salah satunya adalah ponzolan (tras) sebagai salah satu bahan pebuat semen. Namun kapasitas ekspor itu dinilai Anthony masih rendah. Ekspor dilakukan oleh dua perusahaan, yakni PT Samana dan PT Aceh Kiat Beutari. 
- DPRA Minta Proyek Irigasi Lhok Guci Aceh Barat Dilanjutkan
- DPRA Bentuk Pansus LKPJ Gubernur Aceh 2023 dan Sahkan Empat Raqan
- Bekas Anggota DPR Aceh Didakwa Korupsi Beasiswa Rp 3,5 Miliar
