Pakar Hukum Universitas Syiah Kuala (USK), Mawardi Ismail, mengatakan jika memang Aceh melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 2022, maka pihak terkait harus menentukan tahapan pemilihan saat ini.
- Bahas Pilkada Aceh 2022, Sejumlah Politikus Aceh Temui Menkopulhukam
- DPR Aceh Nilai Pemerintah Terlalu Pengecut untuk Jalankan UUPA
- Penundaan Pilkada Jadi Bukti Nasionalisme Aceh
Baca Juga
"KIP Aceh harus segera memplenokan jadwal dan usulan anggaran selama belum ada kebijakan yang baru," kata Mawardi Ismail kepada Kantor Berita RMOLAceh, 14 Januari 2021.
Menurut Mawardi ketika belum ada kebijakan baru, maka seharusnya KIP Aceh tetap berpegang kepada kebijakan yang ada. Kebijakan dimaksud Mawardi adalah ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA).
"Jadi jangan menunggu ada kebijakan baru, kita berpegang pada ketentuan yang sudah ada. Jadi harus sudah dipersiapkan segalanya," ujar Mawardi.
Mawardi mengatakan jika di kemudian hari ada perubahan kebijakan, maka hal itu lebih mudah untuk menyesuaikan. Namun, jika tak punya persiapan matang, kata Mawardi, saat diterbitkan ketentuan mengenai pelaksaaan Pilkada 2022, mereka yang terlibat dalam Pilkada di Aceh bakal kelabakan.
"Jadi menurut saya, semua pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan pilkada harus mempersiapkan segala sesuatu berdasarkan kebijakan yang telah ada. Baik itu jadwal, anggaran, dan lain-lain," kata Mawardi.
Terkait anggaran, kata Mawardi, terdapat sejumlah tahapan. Jika Komisi Independen Pemilihan (KIP) menentukan tahapan, maka anggaran bakal mengikuti. Sehingga kalau sedikit terlambat, tak begitu bermasalah.
"Jadi kalau anggaran sedikit terlambat itu tidak masalah, tapi kalau persiapan yang lain di luar anggaran, itu tidak boleh terlambat," ujar Mawardi.
Oleh karena itu, Mawardi menyarankan agar Pemerintah Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Komisi Indepenen Pemilihan Aceh segera berkomunikasi dengan pemerintah pusat, termasuk Komisi Pemilihan Umu, untuk memastikan Pilkada Aceh digelar pada 2022.
"Jangan satu-satu. Jangan DPR Aceh datang sendiri, Gubernur Aceh datang sendiri, KIP Aceh juga datang sendiri,” kata Mawardi. 
- Jaga Etik Penyelenggara Pemilu, Anggota KIP Aceh Ini Umumkan Hubungan Keluarga dengan Caleg
- KIP Aceh dan Pemprov Teken NPHA Anggaran Pilkada Rp 184 Miliar
- Jumlah Pemilih Disabilitas di Aceh pada Pemilu 2024 Capai 27.570 Orang
