Tahun Ini Pemko Banda Aceh Bakal Tata Simpang Tujuh Ulee Kareng

Pj Wali Kota Banda Aceh Bakri Siddiq, saat membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh. Foto: ist.
Pj Wali Kota Banda Aceh Bakri Siddiq, saat membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh. Foto: ist.

Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh pada tahun ini bakal melakukan penataan pada beberapa kawasan strategis kota seperti Simpang Tujuh Ulee Kareng yang selama ini kerap macet. Penataan dan revitalisasi ini sebagian bersumber dari dana APBN.


Hal itu dikatakan Penjabat Wali Kota Banda Aceh, Bakri Siddiq, saat membuka secara resmi Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2024, Selasa, 24 Januari 2023.

Adapun kawasan strategis kota yang akan ditata itu seperti penataan Simpang Tujuh Ulee Kareng, penataan pedestrian di jalan TP Nyak Makam, peningkatan Jalan Hasan Saleh, penataan lanjutan bantaran Krueng Aceh depan Kodam Iskandar Muda.

“Revitalisasi kawasan Pasar Aceh dan Mesjid Raya Baiturrahman, peningkatan pemeliharaan jalan-jalan dalam kota yang rusak, penataan jaringan drainase dan pompanisasi pada beberapa kawasan untuk mengurangi area banjir genangan,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, pemerintah juga akan membangun bendung karet di Lambaro untuk mendukung kapasitasi produksi air minum Perumdam Tirta Daroy, hingga pembangunan rumah layak huni di Gampong Deah Raya. 

“Tentunya kebutuhan pendanaan tersebut didukung sebagian besarnya dari dana APBN yang telah kita upayakan di akhir tahun 2022 yang lalu, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua," sebutnya.

Bakri menyebutkan, arah kebijakan pembangunan Banda Aceh tahun 2024 nanti adalah fokus pada penguatan sosial ekonomi dan budaya serta menyukseskan pelaksanaan pemilihan legislatif dan pemilihan umum kepala daerah secara serentak.

Menurut Bakri Siddiq, arah kebijakan perencanaan tahun 2024 ini menjadi tantangan bersama dalam situasional pesta demokrasi serentak.

“Kita harus menjaga stabilitas sosial ekonomi masyarakat, tentunya ini perlu dukungan kita semua untuk mewujudkannya,” kata dia.

Dia menjelaskan, arah kebijakan tersebut juga harus mendukung arah kebijakan Pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) dan Rencana Kerja Pemerintah di tingkat Nasional Tahun 2024. 

Tujuannya, agar adanya keselarasan dan sinkronisasi tentang arah kebijakan pembangunan, baik di tingkat kabupaten/kota maupun di tingkat nasional khususnya tahun 2024.

Selain itu, kata Bakri, Pemko dipastikan juga akan fokus pada pengendalian inflasi, penanganan stunting dan pengurangan tingkat kemiskinan di Kota Banda Aceh.

Oleh karena itu, dia meminta seluruh OPD lebih optimal lagi melakukan inovasi pembangunan yang bermanfaat kepada masyarakat serta lebih optimal lagi mengajak para investor untuk berinvestasi dalam segala sektor di ibukota Provinsi Aceh.

“Kemudian lebih optimal lagi memberikan pelayanan publik di segala bidang. Ini sangat penting untuk meningkatkan perekonomian kota yang nantinya akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat,” ujar Bakri.