Tak Suka Dikritik, Moeldoko Dinilai Tak Layak Hidup di Alam Demokrasi

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Foto: net.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Foto: net.

Pernyataan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang menyamakan pengkritik pemerintah sebagai lalat politik dinilai tak pantas. Moeldoko dianggap tak siap hidup di alam demokrasi.


"Sangat naif bila para pengkritik diberi stigma lalat politik," ujar Jamiluddin Ritonga seperti dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL, Senin, 12 Juli 2021.

Sebelumnya, Moeldoko meminta semua pihak agar tak menjadi lalat-lalat politik yang mengganggu konsentrasi pemerintah menangani pandemi Covid-19.

Jamiluddin mengatakan pernyataan itu memunculkan kesan bahwa pihak yang mengkritik kebijakan pemerintah dalam menangani Covid-19 dinilai sebagai pengganggu. Padahal, kritik adalah bagian dari kebebasan berpendapat. 

Penilaian semacam itu mengindikasikan Moeldoko sosok yang belum siap hidup di negara demokrasi. Moeldoko tidak siap dengan berisiknya alam demokrasi akibat perbedaan pendapat antara sesama anak bangsa.

Jelas Jamiluddin Ritonga, ketidaksiapan itu makin terlihat ketika Moeldoko menyatakan pemerintah tidak anti kritik, tapi kritiklah yang ada solusinya.

"Ungkapan seperti ini sangat lazim di negara otoriter, seperti yang sering ditemui di era Orba," sebutnya.

Di era Orde Baru, pemerintah selalu mengatakan lakukan kritik yang konstruktif. Kritik semacam ini sama saja kritik yang meminta solusi.

"Jadi, Moeldoko tampaknya pejabat yang belum siap hidup di negara demokrasi. Baginya kritik itu seolah lalat yang mengganggu kekuasaan," ucap Jamiluddin.