Teguh Santosa: Pemilu Bukan Sekadar Ajang Perebutan Kekuasaan

Ketua JMSI, Teguh Santosa (paling kanan), bersama Komisioner KPU. Foto: Dokumentasi JMSI.
Ketua JMSI, Teguh Santosa (paling kanan), bersama Komisioner KPU. Foto: Dokumentasi JMSI.

Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) siap bekerja sama Komisi Pemilihan Umum. Terutama untuk menjadikan Pemilihan Umum 2024 bukan sekadar ajang perebutan kekuasaan.


“Pemilu harus menjadi wadah yang mempertemukan berbagai gagasan demi kemajuan bangsa dan negara,” kata Ketua Umum JMSI, Teguh Santosa, di sela-sela pertemuan dengan Komisioner KPU, di Jakarta, Kamis, 23 Juni 2022. 

Teguh mengatakan negara ini harus belajar dari penyelenggaraan pemilu dalam dua periode terakhir, yakni 2014, dan terutama 2019, saat ujaran kebencian dan kebohongan memenuhi ruang publik. Semua itu, kata dia, tersebar menggunakan platform digital. 

Akibat penggunaan platform yang sama, publik terkadang sulit membedakan antara produk jurnalistik dan agitasi murahan. Karena itu Teguh mendorong agar media massa memberikan tempat yang lebih besar bagi berbagai persoalan penting, yang patut dimasukkan, dalam agenda pembicaraan elit di Pemilu 2024.   

Teguh mengatakan isu yang penting, seperti korupsi oligarki, energi baru dan terbarukan, recovery economy dan digital economy, serta isu geopolitik di mana kawasan Indo Pasifik menjadi salah satu arena pertarungan kekuatan-kekuatan global. Semua pihak, kata Teguh, hendaknya menyetop hiruk-pikuk politik isu identitas dan SARA yang merusak sendi sosial dan bernegara. 

“Kini saatnya kita memberikan perhatian yang besar pada persoalan-persoalan riil yang tengah kita hadapi, baik di lingkungan nasional, maupun regional dan global,” kata Teguh. 

Dalam kesempatan itu, anggota KPU RI, Yulianto Sudrajat, mengatakan pihaknya tidak dapat bekerja sendirian dalam menyukseskan Pemilu 2024. Apalagi, Pemilu 2024 akan sangat kolosal.   

“Sebagai satu-satunya jalur konstitusional untuk memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan, pemilu pasti memiliki konflik,” kata Yulianto. 

Namun konflik itu dapat dikelola agar bermanfaat bagi keberlangsungan bangsa dan negara. KPU, kata dia, tetap komitmen bekerja agar kualitas pemilu semakin baik, dari sisi penyelenggaraan maupun tujuan. 

Yulianto juga berharap Pemilu 2024 dapat mengintegrasikan seluruh elemen bangsa. Senada Yulianto, anggota KPU lainnya, August Mellaz, menggarisbawahi nilai strategis pemilu sebagai instrumen yang mempersatukan.    

“Ini memang kelihatannya naif, tapi kalau sudah ada komitmen itu, mestinya jalan, media massa termasuk yang berbasis digital memiliki tanggung jawab untuk ikut mewujudkan itu semua,” ujar August.   

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Pokja Kepemiluan JMSI, Khalid Zabidi, melaporkan, JMSI merumuskan draft Memorandum of Understanding (MoU) antara kedua lembaga yang apabila disepakati dapat dijadikan payung bagi Pengurus Daerah JMSI dalam kegiatan kepemiluan. Draft MoU itu diserahkan kepada KPU untuk dibahas kembali secara internal oleh KPU sebelum ditandatangani pada Juli mendatang.

“Peran pemilu yang kita sepakati sebagai instrumen untuk memperkuat ikatan kebangsaan ini harus kita jadikan tema utama hingga resonansinya mencapai daerah-daerah,” ujar Khalid.