Ada tiga isu yang menjadi tantangan terbesar konsolidasi demokrasi dalam eskalasi politik Indonesia pada 2023 dan 2024. Yaitu terkait politik identitas, misinformasi terkait berita bohong (hoax), dan ujaran kebencian (hate speech) terutama terkait politik identitas.
- Tiga Bacaleg DPR Aceh Tak Mampu Baca Alquran pada Masa Perbaikan
- Fraksi PD DPR RI Janji Perjuangkan Hak Aceh untuk Laksanakan Pilkada 2022
- Saifuddin Bantasyam: Negara Menuntut ASN Bersikap Netral
Baca Juga
"Itu tantangan terbesarnya untuk eskalasi politik Indonesia pada 2023 dan 2024," kata Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Andi Widjajanto, seperti diberitakan Kantor Berita Politik RMOL, Kamis, 22 Desember 2022.
Menurut dia, ada beberapa solusi untuk mengatasi sejumlah tantangan pada tahun politik 2023 menuju Pemilu 2024. Hal yang paling penting dan mendasar adalah dengan kecakapan literasi digital.
"Literasi digital menjadi kunci bagi kita untuk melakukan mitigasi eskalasi politik," ujar dia.
Selanjutnya, kata dia, adalah ketegasan pemerintah terkait regulasi dalam mengendalikan infrastruktur digital. Karena tiga tantangan isu konsolidasi demokrasi tersebut kerap kali muncul pada platform-platform digital.
"Regulasi pemerintah yang lebih kuat, peran pemerintah yang lebih kuat, tanpa misalnya menabrak prinsip-prinsip demokrasi tentang kebebasan berpendapat dan seterusnya, serta mencari perimbangan di situ," kata dia.
Andi menjelaskan, eskalasi suhu politik menuju Pemilu 2024 akan menjadi variabel utama yang diperhatikan Lemhannas RI. "Tawaran-tawaran kami untuk melakukan mitigasi variabel-variabel tersebut baru akan kami sampaikan pada bulan Januari 2023," sebut Andi. 
- Man City Kembali Puncaki Klasemen Liga Inggris Usai Bantai Luton 5-1
- Penyelesaian Pelanggaran Pemilu 2024
- Pasangan AMIN Hormati Sikap NasDem soal Hasil Pemilu 2024
