Ubah Statuta UI, Jokowi Dinilai Semakin Ngaco

Ari Kuncoro. Foto: net.
Ari Kuncoro. Foto: net.

Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, menilai rezim Joko Widodo terus bertindak di luar nalar dan kewajaran. Hal ini disampaikan Ubedilah setelah mendengar Presiden Jokowi mengubah PP tentang Statuta Universitas Indonesia.


Ubedilah menilai Jokowi tengah melindungi pejabat yang melanggar aturan dengan mengubah aturan yang ada. Dalam kasus UI, pejabat yang ingin dilindungi Jokowi adalah Rektor UI Ari Kuncoro, yang diangkap sebagai wakil komisaris Bank Rakyat Indonesia.

"Saya makin terkejut dengan fenomena ini, makin meyakinkan saya betapa ngaconya pemerintahan ini. Makin tidak layak dilanjutkan karena makin keliru langkah," ujar Ubedilah seperti dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL, Rabu, 21 Juli 2021.

Rangkap jabatan Rektor UI terungkap setelah Rektorat UI menegur pihak Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI yang memberikan julukan kepada Presiden Jokowi sebagai "The King of Lip Service".

Berdasarkan Pasal 35 huruf c PP 68/2013 tentang Statuta UI, rektor dan wakil rektor dilarang merangkap jabatan di BUMN/BUMD maupun badan usaha swasta.

Akan tetapi, PP itu diubah menjadi PP baru, yaitu PP 75/2021 tentang Statuta UI yang tidak memuat larangan bagi Rektor UI untuk menjabat sebagai Komisaris BUMN.

Hal ini terlihat dalam Pasal 39 (c). Secara administratif dan kebijakan publik ini aneh, publik menolak rangkap jabatan seorang rektor yang merangkap komisaris agar fokus membenahi dan memimpin kampus. 

“Statuta juga melarangnya, eh bukan rektor UI-nya yang melepaskan jabatan komisaris. Justru aturannya yang diubah," kata Ubedilah.

Hal itu menunjukkan, pemerintah yang melegalkan Statuta UI menjadi PP, akan tetapi berkontribusi besar membuat kebijakan yang justru berlawanan dengan aspirasi publik.

Hal ini berkenaan dengan perubahan statuta Universitas Indonesia (UI) berisi larangan Rektor UI merangkap jabatan menjadi direksi BUMN/BUMD/swasta. Sementara pada statuta sebelumnya, rektor UI dilarang rangkap jabatan sebagai komisaris BUMD/BUMN yang menggunakan kata 'pejabat' pada Pasal 35 huruf c Statuta UI.