Lembaga “SurveiRp” atau lembagai survei yang bekerja untuk menguntungkan pihak yang membayar mereka menjadi salah satu penyebab elektabilitas partai politik korup berada di jajaran atas.
- Pilkada Aceh, Partai Politik Perlu Usung Calon dari Eksternal
- Negara, Pemilu dan Kapitalisme
- KPU Dalami Laporan Aliran Rp1 Triliun Hasil Kejahatan Lingkungan Masuk ke Parpol
Baca Juga
Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, masyarakat umum yang terjaring sebagai sample survei kemungkinan adalah masyarakat yang apolitik.
“Tidak memiliki cukup pengetahuan tentang politik saat ini termasuk informasi tentang partai paling korup," ujar Ubedilah seperti dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL, Selasa, 24 Agustus 2021.
Alasan lain, kata Ubedilah, adalah masyarakat secara umum belum mampu mencerna dan mengambil sikap untuk memberi hukuman bagi partai yang melakukan korupsi paling jahat sepanjang sejarah republik. Yaitu partai yang kadernya terlibat dalam korupsi uang bantuan sosial.
Secara moral dan dalam perspektif perilaku pemilih, mestinya masyarakat kecewa dengan partai yang korupsi uang untuk rakyat miskin. Bahkan dia mengatakan seharusnya rakyat memberikan sanksi kepada partai korup itu dengan sikap tidak lagi memilih partai itu untuk berkuasa.
Kemudian, kata Direktur Eksekutif Center for Social Political Economic and Law Studies (Cespels), hal ini menggambarkan bahwa antara rakyat dengan partai tersebut sama-sama berwatak koruptif.
Pemilihan partai korup, kata Ubedilah, menunjukkan bahwa pemilihnya juga senang dengan korupsi. Ini perilaku yang sangat menjijikan sekaligus mengerikan bagi masa depan negara.
"Maknanya negara sudah rusak secara moral karena elit dan rakyatnya sama-sama senang korupsi," kata Ubedilah.
Ubedilah mengatakan jika rakyat secara empirik masih rasional, bersikap kritis dan antikorupsi, maka tingginya elektabilitas partai penguasa yang korup bukan realitas yang sebenarnya. Itu menunjukkan kemungkinan survei yang dilakukan adalah survei bayaran.
"SurveiRp yang menggadaikan prinsip-prinsip kebenaran ilmiah. Ini tentu lebih miris karena dilakukan kelompok yang mengaku lembaga penelitian," kata Ubedilah. 
- Pilkada Aceh, Partai Politik Perlu Usung Calon dari Eksternal
- Kantor Hutama Karya Digeledah Terkait Dugaan Korupsi Jalan Tol Trans Sumatera
- Negara, Pemilu dan Kapitalisme
