Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh menyesalkan sikap pemerintah pusat yang tidak peduli pada pengungsi Rohingya di Aceh. Ulama Aceh juga meminta Pemerintah Indonesia tidak lepas tangan terhadap Rohingya yang terus berdatangan ke Aceh.
- PAN Banda Aceh Buka Pendaftaran Calon Ketua DPC di 9 Kecamatan
- Anies akan Datang ke Aceh, Ketua PPP: Kita Sambut dan Siap Beri Dukungan
- Surya Paloh Tak Menyerah Usung Anies, Meski Tertekan hingga Dihalangi
Baca Juga
“Pemerintah Pusat itu abai dan membiarkan bahwa kasus pengungsi Rohingya yang terus berdatangan ke Aceh,” kata Faisal Ali, Senin, 20 November 2023.
Ulama yang akrab disapa Lem Faisal ini mengatakan, semestinya pemerintah bersama lembaga terkait sudah bisa mengambil langkah-langkah terbaik lantaran kedatangan pengungsi Rohingya ini bukanlah kasus baru.
“Sudah 10 tahun ini Aceh terus kedatangan (Rohingya). Kita sangat menyesalkan sikap pemerintah yang tidak peduli dengan teman-teman muslim Rohingya,” kata dia.
Dia mengimbau masyarakat Aceh untuk menerima imigran etnis Rohingya itu mendarat dan memberikan pelayanan dalam konteks kemanusiaan.
“Jadi, bagi umat Islam yang ada di Aceh berkewajiban memberikan pelayanan menurut mereka sesuai dengan kemampuan yang kita miliki,” sebutnya.
Dia menjelaskan, bahwa imigran etnis Rohingya telah lama hidup di dalam kamp pengungsian, karena terjadinya polemik di negara mereka. Hal-hal itulah yang harus menjadi pertimbangan orang Aceh agar menolong Rohingya tersebut.
Dia mengatakan, apapun argumentasi dan anggapan terhadap pengungsi Rohingya itu, semua pihak berkewajiban untuk memberikan semacam bantuan, obat-obatan, makanan semampunya.
“Setelah kita beri bantuan untuk penanganannya lebih lanjut adalah urusannya pemerintah. Pemerintah harus berdiri di depan untuk menyelesaikan problem ini. Tapi pemerintah Indonesia dalam hal ini tidak peduli terhadap tanggung jawab yang mereka emban,” ujar Lem Faisal.
- KIP Aceh Serahkan Keputusan Pilkada kepada Eksekutif dan Legislatif
- Bawaslu Ingatkan Timsel Tingkat Provinsi Buka Ruang Tanggapan Masyarakat
- Istana Tolak Revisi UU Pemilu dan Pilkada
