Uni Emirat Arab Kelola 256 Hektare Areal di Kalimantan, Joko Widodo Jadi Nama Jalan di Abu Dhabi

Tak ada yang membanggakan bagi aktivis Jaringan Tambang saat nama Presiden Joko Widodo ditabalkan di sebuah jalan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Karena di saat yang sama, Indonesia harus merelakan pengelolaan ibu kota baru seluas 256 hektare di Kalimantan kepada konsorsium dari negara kaya raya itu.


“Satu satu ruas jalan bernama Presiden Joko Widodo Street di Abu Dhabi ditukarkan dengan 256 ribu hektare lahan di Kalimantan Timur,” kata Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Nasional, Merah Johansyah, seperti dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL, Jumat, Jumat, 23 Oktober 2020.

Lahan di Kalimantan itu, kata Merah, sama dengan empat kali luas Jakarta. Merah juga menyentil keberadaan putra mahkota Abu Dhabi sebagai Ketua Dewan Pengarah Ibu Kota Baru. Merah menyebut hal itu sebagai peragaan bisnis pascapengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang melindas buruh dan lingkungan.

Merah juga menilai proyek pembangunan ibu kota baru tak lebih dari sekadar menggadaikan sumber daya alam kepada pihak asing. Di Kalimantan, 256 hektare tanah di Indonesia dikelola oleh UEA.

Senin lalu, Pemerintah Uni Emirat Arab meresmikan nama Presiden Joko Widodo sebagai nama salah satu jalan di Kota Abu Dhabi. Peresmian ini dilakukan Chairman Abu Dhabi Executive Office, Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Pemberian nama jalan disebut sebagai bentuk penghargaan Pemerintah UEA kepada Jokowi dalam memajukan hubungan bilateral antara RI dan UEA.

Pertengahan Januari lalu, Jokowi meminta Putra Mahkota Abu Dhabi Mohamed bin Zayed menjadi Ketua Dewan Pengarah Pembangunan Ibu Kota Baru RI di Kalimantan Timur. Menurut juru bicara presiden, Fadjroel Rachman, keputusan itu diambil untuk melibatkan semua pihak, di dalam dan luar negeri, terlibat dalam pembangunan di Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara.

"Presiden ingin ibu kota baru jadi persembahan Indonesia untuk dunia," kata Fadjroel. “Jadi bukan saja pekerjaannya, investasinya maupun kegiatan riset teknologi, konservasi lingkungan, presiden ingin melibatkan negara yang ada di dunia," kata Fadjroel.