Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Ridwan Yunus, menolak dua tuntutan Solidarita Emak-emak saat berunjuk rasa di Kantor Pertamina Aceh. Tuntutan yang ditolak ialah, terkait penyaluran Elpiji 3 kilogram dan pencopotan pimpinan Pertamina.
- Pemimpin Saat Ini Sulit Diharapkan untuk Hadapi Perang Dingin di Laut Cina Selatan
- DPRA Minta Proyek Irigasi Lhok Guci Aceh Barat Dilanjutkan
- Resmi jadi Anggota DPRA, Asmauddin Diminta Komit Jalankan Fungsi Dewan
Baca Juga
"Tapi untuk tuntutan yang lain kita akan sampaikan ke pimpinan," kata Ridwan, di Banda Aceh, Senin, 9 Januari 2022.
Alasan dia menolak dua tuntutan emak-emak, menurut dia, bukanlah solusi yang baik. Mengingat beberapa daerah yang wilayah berjauhan dengan Statiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
"Di desa kan sudah ada pangkalan, untuk apa harus dipindahkan ke SPBU," ujarnya.
Kemudian, kata Ridwan, jika memang ditemukan kecurangan dari oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Masyarakat dapat membuat laporan. Sehingga pihkanya akan meminta pemerintah mencabut izinnya.
"Kalau ada yang bermain-main kita akan cabut izinnya, kan semuanya ada yang atur dengan pembelian harus dengan KTP (kartu tanda penduduk)," sebut dia.
Sementara terkait permintaan pencopotan pimpinan Pertamina, kata dia, sangatlah tidak tepat. Melihat posisi Pertamina hanyalah sebagai operator bukan regulator.
"Karena mereka disuruh, berapa didistribusikan. Baru dia salah kalau ada pidana jika dalam pendistribusian seperti pengalihan ketempat lain," kata Ridwan.
Sebelumnya, Solidaritas Emak-Emak Aceh melakukan aksi unjuk rasa penolakan pembatasan pembelian BBM subsidi. Aksi tersebut dilaksanakan di depan kantor Pertamina, Senin 9 Januari 2022.
Dalam aksinya emak-emak tersebut juga meminta pendistribusian gas Elpiji 3 kilogram dibagi secara merata. Karena, kata Yuli, saat ini ibu-ibu rumah tangga kesulitan memperoleh Elpiji 3 kilogram.
"Kami minta jangan seperti ini lagi, saat kita mau beli sudah tidak ada. Padahal sampai ke pangkalan ada gasnya, kita minta distribusinya di SPBU saja," ujar Koordinator Aksi, Yulindawati.
Dia mengatakan pihaknya juga akan mengirim surat ke Menteri Badan Usaha Milik Negera (BUMN), Erick Thohir. Surat itu dilayangkan karena mereka menganggap pimpinan Pertamina tak becus mengurus Aceh.
“Kita minta dia (pimpinan Pertamina Aceh) dicopot,” kata Yuli, usai unjuk rasa di Kantor Pertamina Aceh, Banda Aceh, Senin, 9 Januari 2023.
Yuli mengaku sempat dilarang pihak Pertamina berunjuk rasa. Mereka sempat bernegosiasi dengan Solidaritas Emak-emak Aceh.
Namun, Solidaritas Emak-emak tetap melakukan aksi demi menyampaikan aksi masyarakat Aceh. Menurut dia, apabila setelah negosiasi tidak dilakukan aksi, maka sama saja mengkhianati rakyat Aceh.
Anehnya, kata dia, ketika pihaknya berunjuk rasa pimpinan Pertamina tak mau menemui massa. Dia menilai, Pertamina tak punya inisiatif menindak lanjuti persoalan yang dialami masyarakat Aceh.
- Erick Thohir Dinilai Cocok Jadi Cawapres Airlangga Hartarto
- Melalui Senam Sehat, Warga Banda Aceh Diajak Dukung Pemilu 2024 Aman dan Damai
- Prabowo: Saya Tidak Rela Koruptor Terus Curi Uang Rakyat
