Warga Abdya Tuntut Redistribusi Lahan TORA

Suhaimi. Foto: ist.
Suhaimi. Foto: ist.

Warga Aceh Barat Daya menggugat Pemerintah Abdya terhadap redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) bekas Hak Guna Usaha (HGU) PT Cemerlang Abadi. Pengelolaan tanah itu harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.


"Namun sampai saat ini tergugat tidak juga melakukan redistribusi tersebut, padahal banyak dari warga masyarakat di sekitar PT. Cemerlang Abadi yang masih belum mapan secara ekonomi," kata Suhaimi dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh kepada Kantor Berita RMOLAceh, Rabu, 18 November 2020. 

Menurut Suhaimi, hal itu menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah untuk memajukan ekonomi masyarakat yang salah satunya dengan redistribusi lahan TORA kepada warga sekitar. Dan juga untuk pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Suhaimi mengatakan PT Cemerlang Abadi telah melepaskan Hak Guna Usaha (HGU) seluas 2668,82 hektae pada 1 Agustus 2016 sesuai dengan surat pernyataan pelepasan yang di tangadangani oleh Direktur PT Cemerlang Abadi.

"Setelah pelepasan tersebut maka bekas HGU tersebut sudah menjadi TORA, dan dilakukan redistribusi sebagaimana diatur dalam pasal 12 Perpres Nomor 86 tahun 2018," kata Suhaimi.

Sampai saat ini, kata Suhaimi, tergugat tidak melakukan pembagian atau redistribusi lahan TORA dari bekas HGU PT Cemerlang Abadi. Maka sudah sepatutnya Ketua Pengadilan Negeri Abdya untuk memerintahkan tergugat agar melaksanakan Perpres No. 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Abdya khususnya di Kecamatan Babahrot. 

Suhaimi menegaskan jika tidak dilaksanakan maka Ketua Pengadilan Negeri Blangpidiee harus menyatakan bahwa perbuatan tergugat, yang menolak redistribusi TORA tersebut, adalah perbuatan melawan hukum dan mengabaikan hak-hak masyarakat yang seharusnya sudah dapat menikmati hasil dari TORA tersebut.

Oleh karena itu, kata Suhaimi, Pengadilan Negeri Blangpidiee harus menghukum tergugat untuk membayar uang paksa Rp 5 juta per hari atas kelalaian itu.