YARA: Anggaran KONI Abdya Diduga Mengalir ke Sejumlah Pejabat

Ketua YARA Abdya, Semi. Foto: Ist
Ketua YARA Abdya, Semi. Foto: Ist

Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) menyoroti dana hibah dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat Daya (Abdya) untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). YARA menduga anggaran tersebut mengalir ke sejumlah pejabat publik. Peristiwa itu berlansung bertahun-tahun dengan dalih honorarium atau gaji sebagai pengurus.


“Jabatan pengurus KONI pusat, provinsi maupun kabupaten/kota itu tidak boleh dipangku oleh pejabat publik. Apalagi mengambil gaji atau honoraium itu tidak boleh,” kata ketua YARA Abdya, Suhaimi alias Semi, dalam keterangan tertulis, 16 Oktober 2021.

Semi menjelaskan anggaran KONI itu bersumber dari dana hibah pemerintah. Jadi, tidak berhak pejabat publik menerima dan tersebut. Dengan dalih, gaji atau honarium.

Semi menyebutkan larangan Aparat Sipil Negara (ASN) menjadi pengurus KONI tertuang pada pasal 40 UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang sistem keolahragaan dan pasal 56 ayat 1-4 PP tahun 2007 tentang penyelenggaraan keolahragaan.

"Dalam PP itu jelas disebutkan PNS dilarang merangkap jabatan,” kata Semi. “Karena dana KONI yang diambil untuk gaji atau honor bersumber dari Pemerintah, maka siapapun PNS yang menjadi pengurus KONI memenuhi unsur rangkap jabatan. Lantaran menerima anggaran dauble dari Pemerintah”.

Semi mengaku hal tersebut ada di dalam dokumen pertanggungjawaban KONI Abdya. Terhitung dari tahun anggaran 2018 hingga 2021. Pemkab Abdya, kata dia, telah mengalokasikan dana hibah untuk KONI Kabupaten Abdya sekitar Rp 3 miliar lebih.

Dari besaran dana tersebut, kata Semi, sekitar Rp 877 juta dipergunakan untuk membayar gaji atau honorarium pengurus KONI. Dari staf, pengurus harian, ketua bidang, bendahara, hingga ketua umum dan sekretaris umum KONI Abdya.   

Suhaimi menyebutkan jabatan sekretaris umum KONI Abdya dipangku oleh pejabat publik. Yakni kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh wilayah Kabupaten Abdya.

Bahkan, Semi menduga ada beberapa ASN dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Abdya merangkap sebagai pengurus KONI. Ironisnya, juga menerima honorarium sumber dana hibah dari Pemkab Abdya.

“Kepala Kacabdin Abdya itu pejabat publik. ASN tidak boleh rangkap jabatan pengurus KONI, itu melanggar Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah,” ujar Semi

Oleh karena itu, kata Semi, kepada aparat penegak hukum (APH) segera mengusut dan mengungkapkan aliaran dana hibah untuk KONI Abdya. ASN yang telah menerima dana itu, kata dia, harus mempertanggungjawab.