YARA Tuntut Batas Wilayah Aceh hingga Tanjung Pura, Sesuai Peta 1956

Klaim batas wilayah Provinsi Aceh sesuai peta pada 1956. Foto: net.
Klaim batas wilayah Provinsi Aceh sesuai peta pada 1956. Foto: net.

Surat yang dikeluarkan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Negara Kementerian Sekretariat Negara, Eddy Cahyono Sugiharto, senada dengan surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. 


Dua lembaga itu mengatakan tidak bisa memenuhi permintaan informasi yang dimintakan oleh Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, Safaruddin, terkait peta perbatasan Provinsi Aceh merujuk pada peta tahun 1956.

Peta ini adalah batas provinsi Aceh yang tercantum dalam salah satu poin Kesepakatan Damai Helsinki yang ditandatangani oleh Pemerintah Aceh dan Gerakan Aceh Merdeka. 

Kementerian Hukum dan HAM menulis, informasi yang diminta YARA tidak dalam penguasaan kementerian itu. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial, peta itu berada dan disimpan oleh Badan Infomrasi Geospasial (BIG).

"Jadi dalam MoU Helsinki disebutkan bahwa Aceh itu wilayahnya kembali lagi kepada peta Aceh pada 1 Juli 1956. Artinya, wilayah Aceh, berdasarkan sejumlah referensi, sampai ke Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara,” kata Safaruddin kepada Kantor Berita RMOLAceh, Senin, 14 Juni 2021.

Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh, selaku partai yang didirikan sebagai buah dari perjanjian damai tersebut, juga tidak menyimpan salinan informasi mengenai peta Aceh. Padahal Safaruddin menilai Partai Aceh sangat berkepentingan untuk memiliki informasi mengenai peta itu sebagai pihak yang menandatangani perjanjian damai tersebut.

Dalam surat yang dikeluarkan oleh Kepala Sekretariat DPA Partai Aceh, Lukman Hakim, Partai Aceh menganggap mereka bukan lembaga yang tepat untuk memberikan informasi publik yang dimintakan Safaruddin.

Safaruddin menilai ketiga lembaga itu adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses penandatanganan Perjanjian Damai Helsinki. Safaruddin menjelaskan GAM bertransformasi menjadi partai Aceh. 

“Yang menandatangani dokumen perjanjian itu adalah GAM dan Pemerintah Indonesia. Kalau mereka sepakat, pasti kedua pihak itu mempunyai dokumennya, termasuk peta batas Aceh tahun 1956,” kata Safaruddin. 

Safaruddin mengatakan batas wilayah Aceh, yang tercantum dalam perjanjian damai, adalah hal penting. Sama pentingnya dengan pasal-pasal lain dalam perjanjian damai itu. Karena itu, YARA merasa mereka berhak menuntut para pihak yang terlibat dalam perjanjian itu untuk menegaskan kembali batas wilayah Aceh yang sesungguhnya. 

Safaruddin mengatakan peta ini harus diketahui oleh seluruh masyarakat Aceh agar mereka memahami sejarah dan pengorbanan para syuhada Aceh yang meninggal dunia akibat konflik bersenjata itu. 

Safaruddin juga meminta Pemerintah Aceh dan Pemerintah Indonesia harus menepati perjanjian itu: mengembalikan wilayah Aceh sesuai peta yang berlandaskan MoU Helsinki.