Pertemuan petinggi partai politik koalisi bersama Presiden Joko Widodo di Istana Negara beberapa waktu lalu tidak sekadar membahas pandemi Covid-19. Sejumlah isu lain pun turut dibahas dan diberikan masukan, termasuk rencana amanden konstitusi.
- Kau Yang Mulai, Kau Yang Mengakhiri
- Wacanakan Amandemen, DPD Bakal Hapus Ambang Batas Parlemen dan Calon Presiden
Baca Juga
Hal ini diungkapkan Begitu Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PAN di Kantor DPP PAN, Jalan Warung Buncit Raya, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa, 31 Agustus 2021.
Permasalahan Covid-19, kata Zulhas, menjadi bahasan secara umum. Tetapi, soal amandemen dan evaluasi kelembagaan negara saat ini juga disinggung pada pertemuan itu.
Situasi itu, kata dia, ketika antarelemen bangsa khususnya yang berkaitan dengan pemangku kebijakan, saling merasa paling berkuasa dan tidak sinergi satu sama lain.
"Ada beberapa bicara 'wah kita kalau gini terus, ribut, susah, lamban, bupati enggak ikut gubernur, gubernur enggak ikut macem-macemlah ya'. Merasa KY lembaga paling tinggi paling kuat. MA merasa paling kuasa, MK enggak (kuat). (lalu) MK katanya yang paling kuasa, DPR paling kuasa. Semua merasa paling kuasa'," ujar Zulhas.
Melihat kenyataan seperti itu, Wakil Ketua MPR RI ini memandang setelah 23 tahun berjalan, amandemen UUD 1945 perlu kembali dievaluasi. Evaluasi itu juga untuk menata ulang jalan setapak demokrasi di masa depan.
Hadir pada acara itu Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno, Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay dan ketua-ketua DPW PAN seluruh Indonesia. Sementara, jajaran pendiri dan senior PAN serta Majelis Pertimbangan Partai hadir secara virtual. 
- Pilkada Aceh, Partai Politik Perlu Usung Calon dari Eksternal
- Negara, Pemilu dan Kapitalisme
- Upacara HUT RI, Presiden Jokowi Pakai Baju Adat Raja Surakarta
